Bamsoet Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bamsoet Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Rumah bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) yang dibangun di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Jaja Suteja / JAS Jumat, 14 Februari 2020 | 08:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) untuk segera mencari jalan keluar terhadap tingginya kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di tahun 2020 ini, diperkirakan kebutuhan rumah bersubsidi mencapai 250.000 unit. Sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan Kempupera untuk tahun 2020 ini sekitar Rp 11 triliun dan hanya bisa dimanfaatkan membangun sekitar 102.500 unit rumah.

"Sehingga masih ada sekitar 147.500 unit rumah yang tak bisa dibangun. Artinya, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian juga sulit dipenuhi. Padahal konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28 H dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Bamsoet saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengarisbawahi bahwa target pembangunan 1 juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia pada periode 2014-2019, harus dilanjutkan di periode 2019-2024 ini. Salah satunya dengan menambah alokasi dana FLPP yang bisa memberikan fasilitas bunga KPR tetap 5 persen dengan jangka waktu pinjaman 20 tahun bagi MBR.

"Para pengembang, khususnya yang tergabung di Apersi, gelisah karena dana FLPP 2020 diprediksi akan habis pada April 2020. Selama political will pemerintah tetap konsisten menyiapkan hunian bagi rakyatnya sebagaimana diamanahkan Pasal 28 H UUD NRI 1945, Kementerian PUPR (Kempupera) pasti punya jalan keluar mencari tambahan pendanaan FLPP. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tinggal manajemen pengaturan keuangannya saja," tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ardin Indonesia ini juga mendorong Kempupera untuk duduk bersama dengan para pengembang Apersi yang jumlahnya mencapai 3.000 lebih pengembang. Keduanya harus bisa saling bersinergi dan menguatkan, sehingga rakyat tak menjadi korban.

"Kehidupan masyarakat yang harmonis dimulai dari rumah. Dengan memiliki hunian yang layak, kualitas kehidupan warga akan semakin meningkat. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, psikologis setiap anggota keluarga juga bisa terjaga. Tugas negaralah untuk mewujudkannya, bukan justru menjauhkan panggang dari api," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com