Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 20 Miliar

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 20 Miliar
Imam Nahrawi. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / ALD Sabtu, 15 Februari 2020 | 06:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya, Miftahul Ulum telah menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Suap itu diduga diterima Imam dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

"Terdakwa Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga bersama-sama dengan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan terhadap Imam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Jaksa KPK membeberkan terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Imam dan Ulum menerima suap. Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018.

Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Ronald menyebut, uang itu diterima Ulum dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jendral KONI, dan Jhonny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

"Patut diduga, hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018, yang bertentang dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," papar Ronald.

Tak hanya menerima suap, Jaksa juga mendakwa Imam bersama-sama dengan Ulum telah menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dengan nilai total Rp 8,6 miliar. "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah total Rp 8.648.435.682," kata Jaksa Ronald.

Dikatakan Jaksa, Imam dan Ulum menerima uang senilai Rp 300 juta dari Ending kemudian Rp 4,9 miliar sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019. Selain itu, uang senilai Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kempora Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.

Kemudian, uang senilai Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA.
Terakhir, uang sejumlah Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.

"Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019 yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara," kata Jaksa Ronald.

Atas perbuatannya, Imam Nahrawi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Imam juga didakwa melanggar Pasal 12B Ayat (1) Juncto Pasal 18 Uu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, Imam meminta Jaksa dapat menghadirkan saksi ke persidangan. Hal ini dilakukan agar apa yang didakwakan Jaksa terhadapnya memang benar-benar terbukti.

"Memberikan catatan agar kebenaran betul-betul nyata, maka dapat dilakukan dengan pembuktian di persidangan," kata Imam.
Meski demikian, dia keberatan dengan dakwaan Jaksa,

Imam yang juga politikus PKB itu menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Imam menyatakan, akan menyampaikan akan bantahannya dalam pledoi atau nota pembelaan nanti.

"Saya sangat keberatan, nanti akan disampaikan dalam pledoi, tidak ada eksepsi," kata Imam.



Sumber: BeritaSatu.com