Sita Ribuan Rokok Ilegal, BC Diminta Transparan Hitung Denda

Sita Ribuan Rokok Ilegal, BC Diminta Transparan Hitung Denda
Petugas Bea dan Cukai memeriksa kontainer berisi ribuan rokok ilegal. ( Foto: istimewa / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 17 Februari 2020 | 13:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Pusat Bea dan Cukai (BC) diminta transparan dalam penghitungan nilai denda atas ribuan batang rokok ilegal yang disita pada 27 Januari 2020 lalu dari sindikat pembuat dan pengedar rokok ilegal di Jawa dan Sumatera.

“Penghitungan denda atas barang-barang ilegal ini termasuk bagian dari milik negara dan menyangkut penerimaan keuangan negara. Sudah seharusnya tata kelola dan proses penegakkan hukumnya harus dilakukan secara tranparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Sebab hak publik untuk tahu besarnya nilai kerugian atas penindakan yang telah dilakukan, termasuk kewajiban denda yang dibayarkan, apalagi ini menyangkut pendapatan negara,” kata pengamat hukum Muannas Alaidid dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/2/2020).

Seperti diketahui, tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai Pusat bersama petugas P2 Bea dan Cukai Jambi pada 27 Januari 2020 melakukan penggerebekan dan menyita 703 karton berisi puluhan ribu batang rokok ilegal milik pengusaha Malang, Jawa Timur, berinisial J.

Penindakan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Jl Ness, Muaro Jambi dan Jl Lingkar Barat II, Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru, Jambi. Tim P2 BC mengamankan 10 mobil boks yang memuat puluhan ribu batang rokok ilegal serta mengamankan empat orang terduga pelaku. Saat ini proses penyidikan dan penghitungan denda dilakukan di Kantor Pusat BC di Jakarta.

Muannas mengingatkan agar dalam penghitungan denda tidak terjadi kongkalikong antara petugas BC dengan pemilik rokok ilegal karena publik telah mengetahui dan akan menagih transparansi dari Kantor BC Pusat.

Menurut dia, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam mengelola aset negara, termasuk yang diperoleh dari barang sitaan dan rampasan. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2016, dan cara-cara pengelolaannya juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2011.

Oleh karena itu, lanjut Muannas, barang sitaan termasuk penghitungan denda sebaiknya sesuai aturan, yaitu melalui proses pengadilan.

“Apakah nantinya status barang itu dimusnahkan atau diserahkan melalui proses lelang dan sebagainya, biarlah pengadilan yang memutuskan, sehingga ada kepastian hukum bagi bagi institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan yang bertanggung jawab sebagai eksekutor. Proses ini sekaligus menghindari adanya ‘negoisasi liar’ di luar pengadilan yang memungkinkan dapat terjadi,” tegas Muannas.

Secara terpisah, pakar hukum pidana yang juga Guru Besar Universitas Pancasila Ade Supomo mengatakan, Kementerian Keuangan dan jajarannya merupakan institusi negara yang saat ini amat dipercaya publik sebagai penjaga good corporate governance.

Kementerian Keuangan memiliki perangkat lunak dan keras lengkap dan andal.

“Oleh sebab itu, kalau ada kecurangan yang dilakukan oknum dalam atau luar pasti dengan mudah ketahuan dari fakta, data dan mekanisme perhitungan lewat IT yang tersedia,” kata Ade Supomo.

Walau demikian, agar tidak terjadi negosiasi bawah meja, transparansi transaksi dan perhitungan besaran denda secara online yang dapat diakses publik menjadi keharusan.

“Mengingat Itu semua kan uang rakyat dan sudah menjadi kebutuhan publik untuk ikut mencermati dan mengontrolnya,” tukasnya.



Sumber: PR/Suara Pembaruan