Puan: Pemerintah dan DPR Harus Satu Persepsi Soal Iuran BPJS

Puan: Pemerintah dan DPR Harus Satu Persepsi Soal Iuran BPJS
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kanan), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Muhaimin lskandar (kiri) memimpin rapat kerja gabungan antara Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Aichi Halik / AHL Selasa, 18 Februari 2020 | 19:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelesaikan proses pembersihan (cleansing) data sambil menyamakan persepsi dengan pihak parlemen soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dengan begitu diharapkan persoalan ini dapat segera beres.

"Tanggal 2 September 2019 ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS kalau belum dilakukan cleansing data," kata Puan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Puan berharap DPR dan pemerintah bisa samakan persepsi bahwa ada keinginan dari DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi golongan kelas III.

"Ada keinginan dari DPR bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III tidak dinaikkan, dan saya meminta kepada pemerintah untuk menerangkan dasar dinaikkan iuran BPJS per 1 Januari 2020," ujar Puan.

Puan mengatakan bahwa jika memang pemerintah harus menaikkan BPJS kesehatan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Kami minta 19,1 juta yang saat ini merasa keberatan atau belum tertampung karena belum bisa bayar iurannya bisa kemudian dimasukkan dalam data penerima bantuan iuran (PBI) 30 juta jiwa yang sekarang ini sedang diupdate oleh Mensos," ucap Puan.



Sumber: BeritaSatu TV