Menag: Kisruh Gereja di Karimun Bukan Masalah Intoleransi

Menag: Kisruh Gereja di Karimun Bukan Masalah Intoleransi
Fachrul Razi. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 18 Februari 2020 | 21:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan, dalam menyelesaikan persoalan pembangunan Gereja Santo Joseph di Karimun, Riau, pihaknya mengirim staf khusus untuk meninjau langsung dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Staf Khusus Menag, Ubaidillah Amin Moech menuturkan, dari hasil tinjauan di lapangan ditemukan bahwa persoalan Gereja Santo Joseph bukanlah terkait masalah intoleransi, melainkan masalah izin mendirikan bangunan (IMB). Sebetulnya sudah ada kesepakatan mengenai ini, hanya tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) tentang IMB Gereja Santo Joseph yang telah masuk proses sidang perdata dan sudah memasuki tahap pembacaan tanggapan tergugat.

“Saya diutus ke Karimun, intinya di sana tak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB,” ucap Ubaid dalam jumpa pers di gedung Kementerian Agama (Kemag) Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/2).

Ubaid juga menyebutkan, mengenai informasi mengenai pengurus gereja yang dilaporkan ke polisi sebetulnya tidaklah demikian kenyataannya. Pengurus gereja tersebut dipanggil pihak kepolisian untuk diminta klarifikasi atas berita-berita yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Menag juga menyebutkan, pihak Kemag selalu terbuka dan melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk menekan intoleransi, termasuk dalam persoalan yang muncul pada pembangunan rumah ibadah.

"Dialog ini sangat membantu untuk memperkuat kerukunan umat beragama," ujarnya.

Menag menyebutkan, untuk menangkal intoleransi yang terjadi, Kemag juga akan terus meningkatkan moderasi beragama melalui beberapa langkah.

Pertama, menyelesaikan review 155 buku pelajaran agama Islam untuk memperkuat pemahaman moderasi beragama para siswa, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi.

“Buku ini akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2020/2021,” ujarnya.

Kedua, pembelajaran tentang khilafah yang dulunya menekankan aspek fiqih, ke depan akan lebih menitikberatkan pada kajian sejarah sehingga diharapkan akan lebih kontekstual.

Ketiga, diklat 160 instruktur moderasi beragama yang terdiri dari 60 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan 100 Ketua Dema/BEM PTKI.

Keempat, menerbitkan 12 buku pendidikan agama Islam berperspektif moderasi beragama dan pedoman implementasi moderasi beragama di bidang pendidikan Islam.

Kelima, pendirian rumah moderasi beragama di sejumlah PTKI yakni di UIN Bandung, IAIN Pekalongan, UIN Walisongo Semarang, STAIN Kepulauan Riau, dan IAIN Bengkulu

Keenam, memasukkan materi penguatan moderasi ke dalam kurikulum program kediklatan, baik diklat teknis tenaga administrasi maupun diklat teknis substantif, serta penyuluhan agama dan bimbingan perkawinan yang dilakukan sampai pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan.

Ketujuh, kick off program pencegahan radikalisme bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk guru, kepala madrasah, TU madrasah, dan pengawas madrasah bekerja sama Setara Institute.

“Ini sudah dilakukan di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kabupaten Malang,” ujarnya.

Selanjutnya, Kemag juga akan menggelar kemah lintas paham keagamaan Islam. Menag menyebutkan, kegiatan ini menjadi ikhtiar Kemag untuk memperkuat jalinan ukhuwah islamiyah dan meminimalisir potensi konflik. Ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melakukan pembinaan terhadap umat.

“Saya dalam beragam kesempatan bertemu dengan tokoh agama, baik di MUI, ICMI, Permabudi, Walubi, Matakin, PGI, KWI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya senantiasa menggarisbawahi pentingnya sinergi bersama memperkuat moderasi beragama guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com