Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar

Puan Minta 19,9 Juta Peserta Kelas 3 BPJS Segera Didaftar
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kanan), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Muhaimin lskandar (kiri) memimpin rapat kerja gabungan antara Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Rabu, 19 Februari 2020 | 12:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah secepatnya membereskan data-data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sehingga bila memungkinkan, 19,9 juta orang jiwa peserta Kelas 3 Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), bisa dimasukkan ke daftar PBI.

Seperti diketahui, pemerintah menaikan tarif iuran BPJS di awal 2020. Kenaikan itu dinilai memberatkan bagi 19,9 juta orang PPBU. Kementerian Sosial lalu menelurkan ide agar ke-19,9 juta orang tersebut dimasukkan saja ke kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan masuk DTKS, ke 19,9 juta orang itu bisa masuk ke daftar PBI alias memeroleh subsidi negara.

Menurut Puan, pada 2 September 2019, ada kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa iuran BPJS tak dinaikkan sebelum data PBI dibereskan. Diduga banyak data PBI yang tak akurat. Istilah perbaikan data tersebut adalah cleansing, atau pembersihan.

Kata Puan, pemerintah mengklaim sudah membersihkan data 27,44 juta jiwa PBI pada November dan Desember tahun lalu. Tampaknya itu yang menjadi alasan kuat pemerintah menaikkan iuran BPJS.

"Artinya pemerintah sudah melakukan effort sehingga bisa menaikkan iuran BPJS," kata Puan, Rabu (19/2/2020).

Menurut Puan, pemerintah harus bisa memastikan proses cleansing data PBI tersebut benar-benar tuntas. Apabila sudah tuntas, DPR meminta agar 19,9 juta PPBU bisa dimasukkan ke dalam data PBI.

"Kami meminta 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan atau belum tertampung karena tidak bisa membayar iurannya, bisa kemudian dimasukkan ke dalam data PBI 30 juta orang yang saat ini di-cleansing," kata Puan.

Dengan pendapat Puan itu, sebenarnya DPR takkan memaksa pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Namun mendorong agar 19,9 juta masyarakat yang dianggap belum mampu membayar kenaikan tarif itu bisa mendapat subsidi lewat PBI.



Sumber: BeritaSatu.com