Gugat UU Perlindungan Pekerja Migran, Aspataki Akan Terus Berjuang di MK

Gugat UU Perlindungan Pekerja Migran, Aspataki Akan Terus Berjuang di MK
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ( Foto: Antara/Mika Muhammad )
Chairul Fikri / CAH Rabu, 19 Februari 2020 | 13:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) siap memperjuangkan kepentingan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perjuangan ini akan dilakukan Aspataki lewat pengajuan uji materi UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada tiga pasal tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digugat Aspataki ke Mahkamah Konstitusi.

Saiful Mashud selaku Ketua Umum Aspataki mengatakan selama UU No 39/2004 swasta alias PPTKIS sangat sering dihadapkan dengan permasalahan TKI baik pra penempatan, semasa penempatan, ataupun purnapenempatan. Ketika UU 39/2004 dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkanya UU No 18/2017, maka swasta alias/P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) sudah bisa bernafas lega karena substansi perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 82 UU 39/2004 tidak diakomodir dalam pasal pasal UU 18/2017.

Namun menurut Aspataki dikatakan Saiful, hal itu jelas merugikan para pekerja migran Indonesia.

"Kenapa saya bilang begitu. Jadi kalau pekerja migran ini bekerja kemudian di sana pindah hingga tidak sama dengan perjanjian kerjanya, pindah itu bisa saja kita tidak tahu, bisa saja karena memang kepingin pindah atau majikannya yang memindahkan dan pekerja migrannya setuju tapi kita (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) di sini dipidana, padahal ini tidak terjadi di Indonesia, dan sudah bukan kewenangan Perusahaan. Jadi kalau kita kembali pada hukum ajaran pidana Indonesia, jelas kita tidak bisa diadili karena kita tidak melakukan apa-apa di sini. Hal itu yang kami perjuangkan melalui MK agar para pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri bisa memperoleh keadilan," jelas Saiful dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).

Ditambahkan Saiful, dengan adanya UU No 18 tahun 2017 ini, perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya. Hal ini lantaran aturan dari Undang Undang ini kewenangan yang dahulu biasa dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran diambil alih oleh Pemerintah.

"Dulu, perusahaan merekrut, membekali dengan pelatihan, mengurus dokumen seperti pasport, visa sampai pemeriksaan kesehatan. Namun sekarang semua diambil alih pemerintah lewat Layanan Terpadu satu Atap (LTSA). Sampai saat ini, lebih dari dua tahun, LTSA tersebut belum jalan. Padahal, dalam aturannya P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) hanya boleh merekrut dari LTSA. Lah, kalau LTSA belum jalan, siapa dan apa yang mau direkrut?," tambahnya.

Uji Materi terhadap UU N0 18 Tahun 2017 yang dilakukan Aspataki tak hanya mewakili Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia saja, tapi juga mewakili suara para pekerja migran yang menyalurkan aspirasi serta suara hatinya di akun media sosial Aspataki.

Sidang lanjutan uji materi ini akan digelar hari Kamis (20/2/2020) besok dan merupakan sidang keempat, dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan Pemerintah dan Komisi IX DPR RI.



Sumber: BeritaSatu.com