Komite II DPD Minta Infrastruktur Daerah Segera Dibangun

Komite II DPD Minta Infrastruktur Daerah Segera Dibangun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komite II DPD di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 19 Februari 2020 | 14:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, dan perumahan untuk rakyat.

Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (18/2/2020), para senator di Komite II DPD menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di daera mereka. Senator dari Maluku, Anna Latuconsina, menanyakan mengenai tindak lajut perbaikan fasilitas masyarakat setelah gempa di Maluku yang terjadi pada 2019.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan infrastruktur, terutama tempat tinggal. “Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ka Anna.

Masih terkait penanganan pascagempa, senator dari Sulawesi Tengah, Lukky Semen juga berharap Kementerian PUPR dapat segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pasca gempa. Menurutnya, perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan.

“Kami butuh penjelasan, khususnya menyangkut rehabilitasi dan rekonstrusi hunian tetap yang sampai hari ini baru terealisasi 136 unit. Ini begitu panjang dan lama prosesnya,” kata dia.

Sementara, senator dari Papua Barat, Mamberop Y Rumakiek meminta kepada Menteri PUPR untuk dibangun akses komunikasi langsung untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di provinsinya. Mamberop menilai saat ini komunikasi yang ada masih belum terjalin dengan baik, akibatnya banyak wilayah di Papua Barat yang belum merata dan tertinggal pembangunannya.

“Kami minta untuk disambungkan dengan Kepala Balai di provinsi. Komunikasi ini terputus, sehingga aspirasi tidak bisa kami sampaikan. Kami hanya minta akses supaya bisa berkomunikasi, bahkan langsung ke kementerian, supaya aspirasi masyarakat ini bisa dianggarkan,” ujar Mamberop.

Terkait penyaluran aspirasi masyarakat daerah, Wakil Ketua Komite II DPD, Abdullah Puteh meminta agar Menteri PUPR dapat membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap anggota Komite II dengan Kementerian PUPR. Saluran tersebut berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Saluran tersebut dianggap dapat efektif dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menyokong perekonomian daerah. “Terkait penyaluran aspirasi, saya harap nanti ada desk khusus untuk DPD. Desk itu bertujuan sebagai saluran aspirasi dari kami, anggota DPD, sebagai wakil daerah,” ujar Puteh.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pembangunan infrastruktur sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah 2020-2024. Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, terutama fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan.

Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai 2024 dibutuhkan biaya sekitar Rp 2.058 triliun. Sementara, anggaran di APBN paling banyak adalah Rp 623 triliun, sehingga masih ada selisih sekitar Rp 1.453 triliun. Selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan fokus pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, serta permukiman dan perumahan.

“Program kami bukan membagi rata. Jadi, mohon bapak-ibu bisa memaklumi. Jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya, uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi, itu maka tidak akan jadi apa-apa. Kita selesai, baru kita pindah. Insyaallah dengan begitu hasilnya akan lebih baik,” jelas Basuki.



Sumber: BeritaSatu.com