Otonomi Daerah Dinilai Solusi Berkeadilan

Otonomi Daerah Dinilai Solusi Berkeadilan
Dari kanan ke kiri : Ahmad Erani Yustika (moderator), Robert Endi Jaweng (sedang berbicara); Sukarmi; Wihana Kirana Jaya; dan Purwadi Soeprihanto berbicara dalam seminar soal Omnibus Law di Kampus UGM, Jakarta, Rabu (11/2/2020] [Foto: Edi Hardum] ( Foto: beritasatu.com / Edi Hardum )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 20 Februari 2020 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menyatakan, otonomi daerah merupakan cara memberikan keadilan dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan. Otonomi juga agenda reformasi dan mandat konstitusi.

Omnibus Law Cipta Kerja Berikan 6 Kemudahan Bagi UMKM

"Jangan sampai kita lupa otonomi itu yang membuat kita masih bisa bertahan dalam kerangka negara kesatuan. Seringkali orang melupakan ini,” dalam Diskusi Media bertajuk Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker): Arus Balik Otonomi Daerah di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Robert menyatakan, otonomi sebenarnya upaya membagi perhatian. Pemerintah pusat, lanjut Robert, mencermati dinamika global agar tidak begitu berdampak terhadap kondisi nasional. Urusan domestik sepatutnya diberikan kepada pemerintahan daerah (pemda). "Jangan kemudian pusat mau mengurus semua. Mari kita berbagi kerja,” ujar Robert.

Menurut Robert, omnibus law memang metode penyusunan suatu perundang-undangan. Selama ini, banyak sekali probem regulasi. Integrasi pengaturan ke dalam satu buku besar seperti RUU Cipta Kerja tentu diharapkan menyelesaikan problem disharmoni peraturan. "Indonesia ini terlalu banyak regulasi. Sudah obesitas regulasi. Omnibus law cara agar lebih simpel,” ungkap Robert.

Akan tetapi, Robert mengingatkan, RUU Cipta Kerja sepatutnya tidak menarik banyak kewenangan daerah ke pusat. Apabila selama ini banyak tudingan pemda tidak mematuhi pusat, lanjut Robert, sesungguhnya kesalahan bukan berada di daerah. "Kesalahannya ada di hulu yaitu regulasi. Nah kita harap omnibus law ini tidak bicara sektoral tapi kesatuan,” kata Robert.

RUU Cipta Kerja Harus Perhatikan Nasib Pekerja

Robert menyebutkan, bayangkan kalau tanggung jawab semua diambil pusat. "Pusat punya kapasitas enggak? Kita tahu pusat enggak punya kapasitas itu. Sejak 2014 ketika undang-undang pemda (23/2014) disahkan, arus balik sudah kelihatan walau saya tidak bilang resentralisasi. Tampaknya ini (RUU Ciptaker) nyambung. Kewenangan yang sudah di provinsi, sekarang mau diambil pusat," sebutnya.

Robert menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR seharusnya berlangsug terbuka. Kebijakan publik, tegas Robert, tidak boleh dibicarakan secara senyap. Robert pun meminta DPR tidak mengejar target menyelesaikan RUU tersebut dalam waktu 100 hari. Sebab hal itu dapat mengorbankan kualitas dan substansi.

"Kalau buat kita, sesuai standar saja. Semua terbuka. Saya perkirakan sampai akhir tahun RUU ini bisa selesai. Mungkin secara politik iya bisa cepat, presiden bisa galang dukungan partai. Tapi ingat, omnibus law ini terobosan besar. Tidak bisa diburu-buru. RUU ini harus dibahas di pansus tidak per klaster di komisi,” ucap Robert.



Sumber: BeritaSatu.com