Solusi Pembatalan Perda di RUU Cipta Kerja Diapresiasi

Solusi Pembatalan Perda di RUU Cipta Kerja Diapresiasi
Spanduk penolakan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Adat Daerah (LAD) di Gowa, Sulawesi Selatan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 20 Februari 2020 | 17:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memuat ketentuan peraturan daerah (perda) dapat dibatalkan melalui peraturan presiden (perpres).

Pemerintah Siapkan 42 Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 sebenarnya telah mengeluarkan putusan bahwa pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah Mahkamah Agung (MA).

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menyatakan, rencana perpres membatalkan perda sebagaimana RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi.

"Perpres menjadi jalan keluar dan yang penting bukan di Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Karena, Mendagri bukan pejabat yang dipilih rakyat. Mudah-mudahan dengan diangkat ke level presiden, kira-kira secara logika kerja dan dasar legitimasinya sama,” kata Robert dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Ciptaker: Arus Balik Otonomi Daerah di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Airlangga: Ruang Dialog RUU Cipta Kerja Masih Terbuka

Sejak pembatalan perda melalui MA, menurut Robet, muncul kerumitan untuk beracara. "Ketika tahun 2017 (pembatalan perda) pindah ke MA, sangat sedikit perda bermasalah digugat ke sana,” ujar Robert.

Robert menambahkan pihaknya masih menemukan ada 347 perda bermasalah. “Kita secara empirik punya banyak problem. Perda bermasalah ada sekitar 347. Dengan omnibus law ini hendak dicari apa upaya yang menjadi cara pembatalan perda untuk tidak dibaca sebagai pengingkaran konstitusi,” ungkap Robert.

Pada kesempatan yang sama Peneliti KPPOD, Arman Suparman, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pernah membatalkan 3.143 perda maupun peraturan kepala daerah (perkada) pada 2016. Saat itu, menurut Arman, Undang-undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memberikan kewenangan tersebut.

"Namun, setelah ada uji materi, ada putusan MK, kewenangan pusat batalkan perda dan jadi ranah MA. Sayangnya masyarakat tidak berani mengajukan pembatalan perda ke MA. Hanya satu atau dua perda saja. Semoga saja dengan RUU Cipta Kerja yang atur perpres batalkan perda, bisa memudahkan pembatalan perda,” kata Arman.



Sumber: BeritaSatu.com