DPR Dorong Omnibus Law Cipta Kerja Dibahas di Baleg

DPR Dorong Omnibus Law Cipta Kerja Dibahas di Baleg
Politisi dari Partai Golkar Mukhtarudin. (Foto: istimewa)
Hotman Siregar / RSAT Kamis, 20 Februari 2020 | 19:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan DPR meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR. Alasannya agar pembahasan RUU itu lebih terarah, dan bisa lebih cepat selesai.

"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui badan legislasi ketimbang lewat Pansus. Meskipun penyelesaian secara cepat, tapi tahapan, mekanisme dan substansi tidak boleh diabaikan," ujar anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Mukhtarudin dalam keterangan yang diterima, Kamis (20/2/2020)

Menurutnya, undang-undang itu harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat, dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengatakan, bahwa Omnibus Law merupakan kebutuhan bangsa.

Karena itu, semua stakeholder harus punya persepsi yang sama. Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus Law ke DPR, maka DPR harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan pembahasan segera dilakukan.

DPR tentu akan membahas substansi dan materi RUU Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui serikat pekerja, termasuk pengusaha.

Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukan silahkan sebanyak-banyaknya

"Soal Omnibus Law ini, masyarakat dan semua stakeholder harus punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi melalui Omnibus Law," kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin menambahkan, pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi. Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global.

"Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com