Aspri Imam Nahrawi Bakal Ungkap Keterlibatan Anggota BPK dalam Suap KONI

Aspri Imam Nahrawi Bakal Ungkap Keterlibatan Anggota BPK dalam Suap KONI
Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / JAS Jumat, 21 Februari 2020 | 08:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, membenarkan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI, termasuk dari pihak anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ulum yang menjadi terdakwa perkara ini berjanji bakal mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Laradi Eno, kuasa hukum Ulum mengatakan, keterangan-keterangan yang disampaikan sejumlah saksi di persidangan telah mengarah pada pihak lain yang terlibat, termasuk anggota BPK.

"Tadi keterangan beberapa saksi sudah mengarah. Kita ikuti saja," kata Laradi Eno usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Laradi membantah jika kliennya disebut dalang dari skandal suap tersebut. Dia bahkan menduga para saksi yang dihadirkan dalam sidang menyembunyikan peran pihak lain dalam suap tersebut. Hal ini setidaknya tercermin dari keterangan lima saksi yang menyebut Ulum berada di lima tempat dalam waktu yang bersamaan.

"Lima saksi menjelaskan dalam waktu sama terdakwa (Miftahul Ulum) terlibat berarti ada yang disembunyikan. Satu terdakwa tidak mungkin dalam satu waktu ada di lima tempat berarti ada empat orang," kata Laradi‎.

Laradi juga menyinggung soal munculnya sejumlah inisial dalam persidangan. Namun, seolah seluruh inisial itu mengarah kepada Ulum.

"Ada yang menarik di persidangan menyebutkan Mr X dan Mr Y. Ada yang katakan Mr X Miftahul Ulum terdakwa, tapi ada yang mencoba membuat konstruksi hukum yang baru," ujar dia.

Untuk itu, Ulum berjanji akan mengungkap semua yang diketahuinya mengenai perkara suap ini, termasuk mengenai keterlibatan pihak lain. Janji ini ditunjukkan Ulum dengan mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator (JC).

"(Soal JC) Akan dikoordinasikan dengan Jaksa (KPK)," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK mendakwa Miftahul Ulum, telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp 20 miliar. Perbuatan ini dilakukan Miftahul bersama-sama dengan Imam Nahrawi.

Jaksa membeberkan, Miftahul dan atasannya itu menerima suap dengan nilai sekitar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Suap tersebut diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

Terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Ulum dan Imam Nahrawi untuk menerima suap. Kedua proposal itu yakni, proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program  peningkatan prestasi olahraga nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Selain itu, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun Kegiatan 2018.

Selain itu, Ulum bersama-sama Imam Nahrawi juga didakwa menerima gratifikasi terkait jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora dengan nilai sekitar Rp 8,6 miliar. Gratifikasi itu diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari sejumlah pihak. 

 



Sumber: BeritaSatu.com