BPKP Jateng Diminta Dampingi Kelola Dana Desa

BPKP Jateng Diminta Dampingi Kelola Dana Desa
Ilustrasi dana desa. ( Foto: Beritasatu.com )
Stefi Thenu / JEM Jumat, 21 Februari 2020 | 17:50 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diminta bersama-sama mendampingi desa agar dalam pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, tidak rumit, tetapi akuntabel dan transparan.

"Akan lebih baik dengan melakukan pencegahan daripada berurusan dengan hukum tentunya, maka aparat desa perlu didampingi dalam mengelola dana desa," demikian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat mengukuhkan Wasis Prabowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang baru, Jumat (21/2/2020), di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Wasis Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investigasi II Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat, menggantikan Salamat Simanulang yang dipromosikan ke Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat.

Ganjar berpesan kepada pejabat baru, agar BPKP selalu bekerja sama dengan pemprov untuk mereformasi, mengonsep dan mengantisipasi masalah keuangan yang terjadi. Agar Pemprov Jateng dalam mengelola uang negara, dapat bertanggung jawab.

"Jateng sedang diminta Pak Jokowi untuk menggenjot investasi, maka kita gas pol, tidak hanya output saja, tetapi juga outcome dan manajerial pemerintahannya. Investasi kita percepat agar ekonomi Jateng cepat terdongkrak. Pak Wasis, kita akan minta konsultasinya terus," harap Ganjar.

Sementara itu, Wasis Prabowo mengatakan, dalam dimensi pengamanan aset negara maupun daerah, BPKP menekankan pengawasan yang bersifat pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal kecurangan.

Selain itu juga menyelesaikan kegiatan pemerintah yang mengalami hambatan pembangunan (debottlenecking) melalui mediasi antar lembaga. Memberikan nilai tambah dalam memitigasi risiko, sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari.

Dijelaskan, BPKP telah mengembangkan Apliasi Simda keuangan, gaji dan simda perencanaan sebagai alat bantu pemerintah untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Bersama Kemendagri juga mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar tidak terkendala isu kompleksitas praktik akuntansi, kerumitan peraturan, beratnya pekerjaan klerikal ataupun hambatan biaya.

"Dalam membangun sistem dan pengawasan intern, harus tetap dibarengi dengan uoaya pembinaan integritas pegawai," tandasnya.  



Sumber: BeritaSatu.com