Kemhub Atur Batas Kecepatan Personal Mobility Device

Kemhub Atur Batas Kecepatan Personal Mobility Device
Skuter listrik. (Foto: Antara)
Herman / FER Jumat, 21 Februari 2020 | 18:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah menyiapkan peraturan penggunaan Personal Mobility Device sebagai moda transportasi First and Last Mile di Indonesia.

Baca Juga: Kemhub Siapkan Aturan Personal Mobility Device

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub, Budi Setiyadi, mengatakan, empat jenis Personal Mobility Device saat ini belum tertampung dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Sehingga, dirasa perlu ada regulasi yang mengaturnya. Hal ini berkaca dari pengalaman beberapa waktu lalu saat terjadi kecelakaan yang menimpa pengguna skuter listrik di Jakarta,” kata Budi Setiyadi di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Menurut Budi, rancangan Peraturan Menteri sudah disiapkan. Saat ini, pihaknya terus mengkaji terkait aspek keselamatan, jalur, pengunan, dan hal-hal lainnya.

"Misalkan di DKI Jakarta, mereka sudah memberikan rekomendasi kendaraan jenis ini boleh digunakan, tetapi di jalur sepeda dan bukan di trotoar, lalu juga tidak boleh menyebrang JPO. Jadi memang butuh payung hukum yang sifatnya memayungi Peraturan Daerah (Perda),” jelas Budi.

Baca Juga: Ini Empat Jenis Personal Mobility Device

Budi mengatakan, Kemhub akan membuka satu pasal yang menyatakan aturan Personal Mobility Device lebih lanjut di masing-masing daerah akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Peraturan Menteri ini nantinya lebih berisi norma yang sifatnya makro,” kata Budi Setiyadi.

Adapun beberapa aturan yang direkomendasikan seperti kecepatannya tidak boleh lebih dari 25 kilometer per jam. Di atas kecepatan tersebut sudah dikategorikan sebagai sepeda motor.

"Kalau sudah masuk kategori sepeda motor, prosesnya akan lebih panjang. Seperti harus punya Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kendaraannya harus didaftarkan di Samsat. Kemudian kalau pengguna personal mobility device ini melangar aturan, bagaimana sanksinya karena mereka kan tidak memakai SIM. Ini semua akan diatur dan saat ini terus kami kaji,” ujar Budi.



Sumber: BeritaSatu.com