RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi

RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi
Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 21 Februari 2020 | 20:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi.

"Katanya ada pasal yang mewajibkan anak laki-laki dan perempuan pisah kamar. Terlalu menyentuh tanah pribadi,” kata Dini Purwono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Meskipun RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), Dini Purwono menilai, belum tentu pembahasan RUU ini menjadi prioritas. Kalau pun di bahas, maka pemerintah akan memberikan pendapat mengenai substansi RUU tersebut.

Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

"Kalau masalah prolegnas prioritas, kan banyak list-nya. Maksudnya, tidak semua harus prioritas. Tapi nanti kita pasti akan kasih pendapat lah. Setiap Undang-undang kan pasti ada pembahasan juga sama pemerintah kan,” ujar Dini Purwono.

Pemerintah akan menanyakan alasan DPR mengajukan RUU yang masih ke ranah privasi dan mengatur hak asasi manusia. Jangan sampai isi dari RUU Ketahanan Keluarga menjadi perundangan yang inkonstitusional.

"Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitunya negara masuk ke ranah privat. Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah," tandas Dini Purwono.



Sumber: BeritaSatu.com