Mahfud: Kasus Jiwasraya Tidak Boleh Dibelokkan ke Perdata

Mahfud: Kasus Jiwasraya Tidak Boleh Dibelokkan ke Perdata
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / FER Jumat, 21 Februari 2020 | 21:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengingatkan, kasus pidana asuransi Jiwasraya tidak boleh dibelokkan ke perkara perdata.

Baca Juga: Kejagung Periksa 15 Pemilik Rekening Saham Kasus Jiwasraya

"Pemerintah akan bersungguh-sungguh kalau ada korupsi meskipun di dalam tubuhnya sendiri, termasuk di BUMN. Saya sama Erick (Menteri BUMN, Red) sudah sepakat akan diungkap dan tidak boleh dibelokkan kasus perdata yang mengandung unsur pidana lalu dikembalikan ke perdata sesudah ketahuan. Itu tidak boleh nanti akan banyak yang melakukan hal seperti itu," kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Mahfud MD juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada orang yang mau menghalang-halangi kasus itu. Termasuk para pemilik saham yang sempat mengeluh ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena rekeningnya diblokir sementara akibat pengungkapan kasus tersebut.

"Pokoknya penegakan hukum itu tidak boleh dihalangi oleh keluhan-keluhan orang. Harus selesaikan secara hukum pidana ya pidana. Kalau mau mengeluh ke OJK, silahkan mengeluh ke OJK," tegas Mahfud.

Baca Juga: Ombudsman Amati Jiwasraya Sejak 2004

Namun, Mahfud MD menegaskan, OJK sudah berkomunikasi dengan dirinya bahwa proses hukum kasus Jiwasraya terus berjalan. OJK mengikuti apa yang diminta Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Mereka (OJK, Red) siap, jadi diblokir ya diblokir aja. Demi hukum kan, bahwa ada yang rugi itu biasa demi penegakan hukum. Kalau selama ini kita hukum enggak tegak-tegak itu karena apa? Takut ini rugi, ini menyangkut ini, itu ndak boleh, hukum itu harus tegak," ujar Mahfud.

Ketika ditanya soal proses Pansus Jiwasraya atau Panja di DPR, dia tegaskan tidak masalah. DPR silahkan jalan tetapi tidak boleh menghalangi penegakan hukum.

Baca Juga: Minimnya Pengawasan Membuat Kasus Jiwasraya Berlarut

"Biar DPR kalau mau mempolitisir biar jalur politik, jangan dihalangi. Misalnya DPR mau bentuk Pansus, mau bentuk Panja, mau bentuk apalah, terserah gitu, tapi jangan mempengaruhi proses hukum yang sedang dikerjakan oleh penegak hukum," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud MD, pansus itu proses politik, bukan pengadilan. Proses pengadilan sudah berjalan dengan ditetapkan tersangka oleh Kejagung.

"Pokoknya saya percaya lah, saya masih sering berhubungan dengan Erick. Tadi malam saya maish berdiskusi dengan Erick sampai jam 10 malam di rumah saya. Dia komitmennya untuk memberesi BUMN. Itu bagus sekali, dan itu sama dengan saya pokoknya korupsi itu jangan dikompromikan dengan apapun," tutup Mahfud MD.



Sumber: BeritaSatu.com