DPR dan DPD Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

DPR dan DPD Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan
Agustin Teras Narang. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Selasa, 25 Februari 2020 | 15:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPD (Dewan Perwakilan Derah) secara resmi menyerahkan draf dan naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Selasa (25/2/2020). Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, dan diterima Ketua DPR, Puan Maharani.

Baca Juga: DPR Minta Tinjau Ulang Surat Edaran Pemkab Raja Ampat

"Penyerahan secara resmi naskah akademik dan RUU tentang Daerah Kepulauan dilakukan pimpinan DPD didampingi pimpinan Komite I DPD. Diterima Ibu Puan bersama dua wakil pimpinan," kata Ketua Komite I, Agustin Teras Narang, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurut Teras, DPR secara prinsip dapat menerima dan bersedia untuk melakukan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Teras menyatakan DPD memang berharap proses pembahasan RUU tersebut dapat segera dilaksanakan.

Baca Juga: Aparat Pemda Masih Takut Ambil Kebijakan

DPD dan DPR bersepakat mendorong pemerintah segera mengeluarkan surat presiden (surpres). Dengan begitu, lanjut Teras, pembahasan tripartit yaitu pemerintah, DPR, dan DPD bisa dimulai.

"RUU ini berasal dari DPD. Antara DPD dan DPR ada kesepakatan untuk bersama-sama menindaklanjuti RUU Daerah Kepulauan ini. Tapi DPR dan DPD sangat mengharapkan pemerintah memberikan respons,” ucap Senator dari Kalimantan Tengah tersebut.

Teras menambahkan, pimpinan DPR tentunya akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) disusul dengan pembicaraan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Tujuannya memastikan teknis pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

Baca Juga: DPD Minta Larangan Operasional Kapal Wisata Ditinjau Kembali

"DPD menargetkan tahun ini RUU Daerah Kepulauan bisa rampung. Pentingnya apa RUU ini? Kita kan punya delapan daerah kepulauan. Tiada lain harapannya ada kesamaan dan keadilan terkait pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kepulauan,” imbuh Teras.

Delapan daerah kepulauan dimaksud yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. "RUU Daerah Kepulauan juga bagian untuk memperkuat daerah kepulauan,” kata Teras.



Sumber: BeritaSatu.com