DPR Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

Selasa, 25 Februari 2020 | 19:17 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi undang-undang (UU). DPR berharap pemerintah juga merespons RUU tersebut dengan mengirimkan surat presiden (surpres).

"Perlu segera ada surat presiden untuk segera dibawa dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami masih menunggu juga dari pemerintah. DPR tidak membahas undang-undang sendiri, harus sama presiden," ujar Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

DPR dan DPD Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

DPD telah melakukan rapat konsultasi dengan DPR mengenai RUU Daerah Kepulauan. Rapat mempertemukan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dengan Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Delegasi Pimpinan DPR, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020). La Nyalla didampingi Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin, pimpinan Komite I DPD, dan sejumlah senator daerah kepulauan.

Sementara Puan didampingi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel, perwakilan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi II. Puan disebut meminta agar segera dilakukan pembahasan secara tripartit RUU Daerah Kepulauan.

Ketua Komite I, Agustin Teras Narang menyatakan secara prinsip DPR dapat menerima dan bersedia untuk melakukan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“RUU ini berasal dari DPD. Antara DPD dan DPR ada kesepakatan untuk bersama-sama menindaklanjuti RUU Daerah Kepulauan ini. Tapi DPR dan DPD sangat mengharapkan pemerintah memberikan respons,” ucap Senator dari Kalimantan Tengah tersebut.

Komite I DPD Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

Teras menambahkan, pimpinan DPR tentunya akan mengadakan rapat pimpinan (rapim) disusul dengan pembicaraan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Tujuannya memastikan teknis pembahasan RUU Daerah Kepulauan. “DPD menargetkan tahun ini RUU Daerah Kepulauan bisa rampung," tambahnya.

Delapan daerah kepulauan dimaksud yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. "RUU Daerah Kepulauan juga bagian untuk memperkuat daerah kepulauan,” kata Teras Narang.

Wakil Ketua Komite I DPD Fachrul Razi menjelaskan RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami oleh provinsi-provinsi di daerah kepulauan. Selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daerah daratan. Sementara keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda.

Hal tersebut dianggap merugikan delapan provinsi dan 86 kabupaten/kota yang masuk kedalam daerah kepulauan, karena pembangunan yang ada menjadi tidak maksimal.

"Ini menyangkut harkat hidup dan keadilan dalam hal anggaran terhadap provinsi-provinsi dan kabupaten yang ada di daerah kepulauan,” ungkap Senator dari Aceh ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Bertemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Adukan Berbagai Masalah

Para peternak ayam mengadukan beberapa masalah mulai dari persaingan dengan korporasi perusahaan hingga tingginya bahan pakan ayam kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 22 September 2021

Pembangunan PLBN Jagoi Babang Rampung Juli 2022

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat rampung pada Juli 2022.

NASIONAL | 22 September 2021

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Pada bulan September dan Oktober ini, produksi jagung di Kabupaten Grobogan mencapai 170 ribu ton.

NASIONAL | 22 September 2021

Program Pemberdayaan SAD dari Unja Harus Diserap Forum Multipihak

Pemberdayaan suku anak dalam (SAD) sangat kompleks, sehingga perlu melibatkan banyak pihak (multipihak) dalam penanganannya.

NASIONAL | 22 September 2021

Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Tembus 1 Juta

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II telah menembus 1 juta.

NASIONAL | 22 September 2021


Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran Kemdagri 2022 Rp 3,03 T

Dalam rapat kerja dengan Mendagri, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kemdagri tahun 2022 sebesar Rp 3,03 triliun.

NASIONAL | 22 September 2021

Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

upati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra bersama lima anak buah.

NASIONAL | 22 September 2021

Pantau Vaksinasi di Jambi, Nadiem Makarim: Penuntasan Vaksinasi PTK Jadi Fokus Kemdibudristek

Mendikbudristek mengatakan, penuntasan vaksinasi bagi PTK menjadi fokus Kemdikbudristek dan Kemkes dalam menghadirkan sekolah yang aman dan nyaman.

NASIONAL | 22 September 2021

Ditangkap KPK, Bupati Kolaka Timur Masih Diperiksa di Mapolda Sultra

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Luhut Pandjaitan Gugat Aktivis Haris Azhar dan Fatia Rp 100 Miliar

Luhut Pandjaitan Gugat Aktivis Haris Azhar dan Fatia Rp 100 Miliar

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings