Waspadai Modus-modus Sindikat Mafia Tanah

Waspadai Modus-modus Sindikat Mafia Tanah
Ilustrasi tersangka mafia tanah. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YS Selasa, 25 Februari 2020 | 19:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen memberantas praktik mafia tanah melalui kerja sama dengan aparat kepolisian yang dimulai pada 2017 lalu.

Pada tahun lalu, ATR/BPN memproses hukum sekitar 60 kasus mafia tanah yang ditaksir merugikan hingga mencapai sekitar Rp 80 miliar. Sementara untuk 2020 ini, ATR/BPN menargetkan memproses sekitar 61 sengketa tanah yang terindikasi melibatkan mafia tanah.

"sebanyak 61 kasus yang sekarang kita targetkan. Yang 2020 baru kita mulai, belum ada hitungannya (kerugiannya). Kalau yang (2019) kemarin ada 80 miliar (kerugiannya)," kata Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Agus Widjayanto di kantornya, Selasa (25/2/2020).

Dijelaskan, dari berbagai kasus yang telah diproses, sejumlah modus yang digunakan para mafia tanah. Modus kasus mafia tanah yang paling dominan terjadi adalah pemalsuan hak.

Menurut Agus, sistem hukum pertanahan di Indonesia menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah. Hal ini lantaran, banyak bukti hak alas yang ada di Indonesia. Girik, eigendom verponding, hingga Surat Keterangan Penguasaan Tanah, masih dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah. Padahal, kata Agus untuk administrasi pergirikan saat ini sudah tidak tertib.

"Inilah yang kemudian banyak digunakan kesempatan untuk memproduksi girik-girik yang sebenarnya tidak ada. Kalau kita bilang disini jadinya 'surat mencari tanah'. Ada lahan kosong taruh saja girik nya di situ, ternyata sudah ada sertifikat di situ," katanya.

Selain itu, kata Agus, mafia tanah kerap menggunakan modus dengan menggugat ke pengadilan. Dengan berbagai cara, mafia tanah kemudian memenangkan gugatan di pengadilan, meski diputus verstek atau tanpa kehadiran pihak tergugat.

"Sekarang ada modus. Ada tanah kosong, digugat dan diputus verstek atau diputus tanpa kehadiran tergugat. Diputuskan lah penggugat sebagai pemilik tanah. Atas dasar itu dia ajukan permohonan ke BPN. BPN menolak digugat lagi ke PTUN, tapi dia sudah punya putusan perdata. Kalau dikabulkan maka putusan PTUN akan membatalkan sertifikat yang sudah ada. Ini modus juga," katanya.

Agus menuturkan, di Bekasi pada tahun lalu, ditemukan modus blanko girik lama. Blanko tersebut masih kosong, dan mafia tanah menuliskan data sendiri. Selain itu, terdapat modus memalsukan sertifikat atau surat kuasa. Surat tersebut kemudian dipergunakan sindikat mafia tanah untuk mengajukan sertifikat pengganti atas nama yang sama dengan pemilik sebenarnya. Surat pengganti itu kemudian yang diperjualbelikan oleh sindikat tanpa sepengetahuan pemilik asli.

"Setelah keluar yang palsu dijual dan ganti nama. Saya yang aslinya tidak tahu," katanya

Agus memastikan, pihaknya akan memproses hukum pihak-pihak yang mencoba melakukan pidana melalui kerja sama dengan aparat kepolisian. Apalagi, modus-modus itu menyiratkan kejahatan yang terorganisir. Agus berharap, proses hukum ini akan membuat jera sindikat mafia tanah.

"Semoga masyarakat jera dan tidak coba-coba melakukan perbuatan hukum seperti itu," katanya.

Ditambahkan, untuk memaksimalkan penindakan terhadap mafia tanah, pihaknya terus bertukar informasi dengan aparat kepolisian.

"Kita paparan sama-sama. Sharing data dan informasi kita tentukan langkah-langkahnya," katanya.

Selain proses hukum, ATR/BPN juga berupaya mencegah praktik mafia migas dengan menggencarkan digitalisasi data pertanahan. Dengan digital database ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat menutup celah pemalsuan hak tanah.

"Kita punya data 60 juta bidang tanah dan kalau itu didokumenkan ada 2 miliar dokumen dan baru sedikit yang terdigitalisasi. Untuk menekan konflik, kehilangan data kita manfaatkan digital base. Jadi kita akan meluncurkan sertifikat digital untuk meminimalisasi pemalsuan dan sebagainya," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.



Sumber: Suara Pembaruan