Soal Berenang Bisa Hamil, KPAI Terganggu dan Bentuk Dewan Etik

Soal Berenang Bisa Hamil, KPAI Terganggu dan Bentuk Dewan Etik
Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty (Foto: istimewa)
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 25 Februari 2020 | 19:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, dalam menindaklanjuti pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Komisioner KPAI Sitty Hikmawatty tentang berenang dapat menyebabkan kehamilan, KPAI mengaku terganggu. Kemudian, setelah menggelar rapat pleno, Senin ( 24/2/2020) mereka memutuskan pembentukan dewan etik.

Dewan tersebut beranggotakan tiga tokoh yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, mantan pimpinan Komnas HAM dan Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo, dan mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ernanti Wahyurini.

"Dewan etik akan melaksanakan tugas selama satu bulan dan dapat diperpanjang jika dipandang perlu. Terkait proses ini, KPAI segera akan melaporkan kepada Presiden dan pimpinan DPR," kata Susanto kepada media di kantor KPAI Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Susanto mengatakan, domain peran dewan etik adalah untuk memberikan rekomendasi apa yang terbaik untuk yang bersangkutan dan lembaga KPAI. Ia juga menyebutkan, dewan etik berperan penting agar komisioner kolektif dan kolegial bisa menegakkan aturan.

Selain itu, Susanto juga menjelaskan, secara umum tugas dewan etik adalah mengklarifikasi kepada pihak terkait, mendalami pernyataan tersebut, dan memberikan rekomendasi kepada KPAI.

"Tentu menyampaikan rekomendasi apa yang terbaik dari proses ini kepada pleno KPAI dan nanti kita putuskan. Jadi keputusan KPAI secara kelembagaan adalah mempertimbangkan rekomendasi dari dewan etik," terangnya.

Untuk itu, Susanto mengharapkan, dewan etik dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika ditanya apakah pernyataan Komisioner Sitty merugikan KPAI secara lembaga, Susanto mengakui hal tersebut sangat berdampak bahkan mengganggu KPAI secara kelembagaan. Inilah yang mendorong KPAI untuk segera mengambil sikap membentuk dewan etik.

"Ya untuk mengukur dampak sebenarnya masyarakat sudah tahu. Kita pun sudah merasakan bagaimana viral itu luar biasa. Bukan hanya pada yang bersangkutan tetapi juga terhadap lembaga," ujarnya

Ketika ditanya terkait sanksi, Susanto menegaskan, pihaknya tidak dapat berandai-andai mengenai sanksi yang akan diterima Komisioner Sitty. Pasalnya hal tersebut menjadi ranah dewan etik. "Prinsipnya rekomendasi dewan etik itu akan menjadi pertimbangan terutama bagi kami untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Mudah-mudahan dalam satu bulan beres," ujarnya.

Ia menjelaskan, dewan etik dibentuk karena secara peraturan memungkinkan. Selain itu, dewan etik sifatnya memang ad hoc untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sebelumnya, Sitty sudah meminta maaf atas kekeliruannya tersebut.

“Saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statement yang tidak tepat. Statement tersebut adalah statement pribadi saya, dan bukan dari KPAI. Dengan ini saya mencabut statement tersebut. Saya memohon kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan lebih jauh atau malah memviralkannya. Demikian, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com