Kementerian ATR/BPN Harap Omnibus Law Gairahkan Sektor Properti

Kementerian ATR/BPN Harap Omnibus Law Gairahkan Sektor Properti
Pembangunan properti (Foto: Investor Daily / David Gitaroza)
Fana Suparman / YS Selasa, 25 Februari 2020 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berharap, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Cipta Kerja) dapat menggenjot sektor properti yang mengalami stagnasi dalam tiga tahun terakhir.

Dalam RUU yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sejumlah aturan yang berkaitan dengan sektor properti. Salah satunya dengan memperpanjang hak bagi hunian vertikal menjadi 35 tahun setelah mendapat sertifikat layak fungsi.

"Jadi di rancangan ini juga mendorong agar bisa dimungkinkan pemberian hak lebih dari 35 tahun untuk hunian vertikal setelah mendapatkan sertifikat layak fungsi," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto di kantornya, Selasa (25/2/2020).

Selain itu, kata dia, ATR/BPN juga mendorong adanya aturan yang memungkinkan warga asing dapat membeli apartemen dengan sejumlah persyaratan. Dengan aturan-aturan ini, ATR/BPN berharap peluang investasi terbuka sehingga kembali menggairahkan bisnis properti.

"Lalu juga mengenalkan diperbolehkannya asing untuk membeli apartemen dengan peraturan tersendiri. supaya peluang investasi masuk sehingga berujung pada industri properti akan tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan," katanya.

Himawan menyebutkan, lesunya sektor properti dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi pola konsumsi masyarakat. Saat ini, kata Himawan, masyarakat lebih cenderung membeli produk secara daring. Namun, di sisi lain, kata dia, kebutuhan masyarakat akan hunian tidak terbantahkan. Backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat masih tinggi.

"Residensial sangat dibutuhkan. Masih adanya backlog kebutuhan perumahan," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan