KPU Akan Pertimbangkan Sosialisasikan Pendapatan Kepala Daerah

KPU Akan Pertimbangkan Sosialisasikan Pendapatan Kepala Daerah
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / YS Kamis, 27 Februari 2020 | 12:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menanggapi usulan agar sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) memuat informasi penghasilan kepala daerah. Menurut Viryan, KPU akan mempertimbangkan wacana tersebut.

“Usulan itu (informasi penghasilan kepala daerah) nanti akan jadi masukan kami. Tapi yang jelas apa-apa saja yang disosialisasikan sudah diatur,” kata Viryan kepada Beritasatu.com, Kamis (27/2/2020).

Salah satu materi sosialisasi yang dilakukan KPU lazimnya ditujukan kepada pemilih agar memiliki pemahaman secara substansi pentingnya pilkada. Viryan menyatakan informasi penghasilan kepala daerah bukan berarti tidak dapat disampaikan oleh KPU.

“Kita lihat nanti,” ujar Viryan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan KPU sepatutnya membuka peluang pendapatan kepala daerah dijelaskan kepada pemilih.

“Bagus itu usulan. KPU peru pertimbangkan,” kata Uchok.

Uchok menuturkan, pendapatan kepala daerah dapat dilihat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. Gubernur berhak menerima gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan jabatan Rp 5,4 juta.

Berikutnya mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 109/2000 tentang Tunjangan Operasional. Kepala daerah berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besaran gaji bupati dan wali kota sebesar Rp 2,1 juta. Tunjangan jabatannya mencapai Rp 3,78 juta. Tunjangan operasional tetap tergantung PAD.

“Kalau gaji memang tidak seberapa, pendapatannya pun tiap daerah berbeda,” jelas Uchok.

Uchok juga berharap harta dan sumber kekayaan para kandidat juga sebaiknya diungkap ke publik. “Sumber kekayaan itu justru lebih penting. Nanti masyarakat akan menilai kejujuran calon kepala daerah. Bisa untuk tingkatkan partisipasi,” ucap Uchok.

Di sisi lain, Uchok menyoroti maraknya politik uang dalam pilkada. “Pilkada itu yang menarik bukan orangnya dalam artian pasangan calon kepala daerah, tapi politik uangnya. Praktik politik uang tetap saja terjadi,” tukas Uchok.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pilkada langsung semangatnya sangat baik untuk kepentingan demorkasi.

“Sistem pilkada langsung saya tidak katakan buruk. Sangat baik niatnya. Momentum terbesar rakyat mengambil keputusan memilih pemimpinnya,” kata Tito.

Akan tetapi, Tito menyatakan dampak negatif pilkada langsung pun tentu tak bisa dihindari. Mulai dari potensi konflik, termasuk politik biaya tinggi.

“Tidak semua masyarakat juga memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi yang membuat mereka paham demokrasi,” ungkap Tito.



Sumber: Suara Pembaruan