Mahfud: Memperlakukan Umat Beragama Tak Bergantung Jumlah Pemeluk

Mahfud: Memperlakukan Umat Beragama Tak Bergantung Jumlah Pemeluk
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Robert Wardy / WM Kamis, 27 Februari 2020 | 17:26 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh warga negara agar menjaga ketentraman dan kerukunan kehidupan beragama di Tanah Air. Memperlakukan umat beragama tidak tergantung pada jumlah pemeluknya.
“Semua pemeluk agama itu kedudukannya di depan konstitusi, di depan hukum itu sama,” kata Mahfud saat berkunjung di Pangkal Pinang, Propinsi Bangka Belitung, Kamis (27/2).

Pada kunjungan itu, Mahfud berkesempatan silahturami dengan Uskup Pangkal Pinang Mgr Adrianus Sunarko OFM. Salah satu yang dibahas adalah terkait penolakan renovasi gereja di Karimun. Kebetulan Karimun masuk dalam wilayah Keuskupan Pangkal Pinang.

Dalam rekaman video yang diterima wartawan di Jakarta, Mahfud mengemukakan, pemerintah mendorong agar semua unat beragama mengikuti ajaran-ajaran agamanya dengan baik. Jika itu dilakukan dengan benar maka kedamaian dan kemajuan akan datang.

“Kami berkeyakinan bahwa kalau orang melaksanakan ajaran agama dengan baik, masyarakatnya dan negaranya akan baik. Agama apa saja, pokoknya berlaku baik. Oleh sebab itu kita mendorong, pemerintah mendorong semua umat beragama mengikuti ajaran-ajaran agamanya dengan baik,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menegaskan dari laporan langsung yang diterimanya di lapangan, disebutkan situasi di Karimun sudah kondusif. Semua pihak sudah bisa menahan diri dan menjaga situasi agar tetap kondusif.

So far (sejauh ini, Red) semuanya berjalan baik. Mudah-mudahan masyarakat tidak terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas. Yang banyak berita tidak jelas itu bukan melalui media seperti anda (wartawan, Red) tapi biasanya di media sosial (medsos) itu banyak berita-berita liar, begitu yah. Seperti adanya penahanan dan sebagainya yang sebenarnya tidak ada terhadap siapapun,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan bukan hanya masalah penolakan gereja di Karimun yang diurus pemerintah. Masalah lain seperti perusakan Masjid di Minahasa, Sulawesi Utara juga diurus pemerintah.

“Minahasa juga yang perusakan Masjid itu, ya sudah ditangani orangnya juga. Sudah diperlakukan baik, berposes karena di sana jelas kasusnyan juga,” katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com