Masyarakat Ragukan Kemampuan Indonesia Bangun PLTN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Masyarakat Ragukan Kemampuan Indonesia Bangun PLTN

Kamis, 27 Februari 2020 | 19:12 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Temuan paparan radioaktif dan radioaktif ilegal di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan membuat masyarakat semakin khawatir akan kemampuan Indonesia yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Hal itu diungkapkan Ketua Masyarakat Reksa Bumi (Marem), Lilo Sunaryo. Pria asal Jepara ini menilai, masyarakat Jepara semakin resah melihat adanya kegagalan pengawasan limbah radioaktif. Masyarakat Jepara memang sejak lama menolak uji tapak PLTN di daerahnya.

"Masyarakat Jepara menentang keras agar tidak ada PLTN di Jepara. Masyarakat resah dan tidak percaya lagi Batan bisa menyimpan limbah radioaktif," katanya dalam focus group discussion bertajuk “Kebocoran Radiasi Nuklir di Serpong, Masihkah akan Membangun PLTN di Indonesia?” di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam rencana umum energi nasional, PLTN menjadi opsi terakhir penyediaan energi di Indonesia. Kebijakan bauran energi 23% hingga 2025 mendorong pengoptimalan energi baru terbarukan seperti surya (matahari), panas bumi, angin dan biomassa (salah satunya limbah kelapa sawit).

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019, Dwi Hary Soeryadi berpandangan, jika melihat PLTN sebagai opsi terakhir sumber energi, bisa diartikan pemerintah tidak menutup diri dan tetap mengakomodasi PLTN.

Ia mengatakan, pemanfaatan energi nuklir yang tidak memperhatikan aspek keselamatan akan menyebabkan bencana.

"Kalau semua sumber energi sudah minim dan akan habis, baru opsi nuklir yang dipilih dengan memperhatikan faktor keselamatan ketat. Namun saat ini kita mendahulukan potensi EBT," kata Dwi.

Dalam rencana umum energi nasional, siapa yang melakukan apa dan waktu program yang akan dilakukan sudah dibuat. Namun pertimbangan membangun PLTN juga harus melihat beberapa fakta yang terjadi di sejumlah negara.

Dwi menjelaskan, sejak dekade 1950an hingga 2011, lima kecelakaan nuklir besar pernah terjadi dan menyebabkan paparan radiasi tinggi. Bahkan wilayah yang terpapar radiasi berubah menjadi kota mati tanpa penghuni. Masyarakat pun menjadi korban paparan radiasi.

Pada 1957, kecelakaan reaktor nuklir terjadi Windscale Fire, Inggris. Di tahun yang sama terjadi juga kecelakaan di Kyshtym Rusia. Lalu pada 1979 kecelakaan nuklir terjadi di Three Mile Island Amerika Serikat, pada 1986 kecelakaan nuklir terjadi di Chernobyl, Ukraina, dan pada 2011 kecelakaan nuklir terjadi di Fukushima Daiichi.

Sikap negara-negara di dunia yang mengoperasikan dan merencanakan pembangunan PLTN juga berubah seiring sejumlah catatan kecelakaan itu.

Jerman secara bertahap menutup PLTN sampai dengan 2022. Prancis menurunkan pasokan listrik dari PLTN, dari 95% pasokan listrik dari PLTN lalu berkurang menjadi 75% pada 2015, dan 50% pada 2030. Korea Selatan juga akan menyetop pembangunan PLTN dan secara bertahap menutup PLTN yang ada sampai dengan tahun 2030.

Filipina, Vietnam, dan Thailand juga mempertimbangkan opsi PLTN. Malaysia juga tidak berniat membangun PLTN sampai ada cara aman untuk membuang limbah radioaktifnya.

Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA) mencatat hingga tahun 2014 ada 435 unit PLTN beroperasi di 31 negara di seluruh dunia.

"Kejadian di Serpong membuat refleksi untuk langkah selanjutnya terhadap PLTN," ucapnya.

Dwi menyebut, saat ini Indonesia memiliki tiga reaktor untuk skala riset dan diaplikasikan di bidang kesehatan, pangan, pertanian dan lingkungan, tetapi tidak menghasilkan listrik. Tiga reaktor itu berada di Pusat Penelitian Iptek di Serpong Tangerang Selatan, Bandung, dan Yogyakarta. Aplikasi radioisotop dan radiofarmaka ini terus akan berkembang seiring perkembangan zaman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Indonesia Minta Jemaah Umrah Tetap Diizinkan Ibadah

Pemerintah memahami keputusan itu diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar terutama jemaah umrah dan ziarah.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Menlu Sebut Larangan Umrah Hanya Sementara

Menlu Retno mengatakan pemerintah Indonesia memahami kebijakan itu diambil untuk melindungi dan menjaga kesehatan penduduk Arab Saudi.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Politisi Golkar Nilai Pola Komunikasi Nadiem dalam Bekerja Masih Baik

Munculnya tudingan pola komunikasi Nadiem yang tak lancar mungkin terjadi akibat terkejut dengan inovasi dan reformasi sistematis yang diciptakan di Kemdikbud.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Uskup Pangkalpinang Apresiasi Penyelesaian Masalah IMB Gereja di Tanjung Balai Karimun

Bulan puasa bagi umat Katolik merupakan saat untuk introspeksi diri dan sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Soal Larangan Umrah, Menkes Sebut Ada Opsi Lobi dengan Arab Saudi

Kita harus hormati keputusan pelarangan umrah sementara. Tapi kita juga berusaha melakukan negosiasi untuk melobi pemerintah Arab dengan prinsip kehati-hatian.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Mahfud: Memperlakukan Umat Beragama Tak Bergantung Jumlah Pemeluk

Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh warga negara ini agar menjaga ketentraman dan kerukunan kehidupan beragama di Tanah Air.

NASIONAL | 27 Februari 2020

KPK Konfirmasi Hasto Kristiyanto Soal Percakapan Terkait PAW Harun Masiku

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait percakapan mengenai proses PAW Anggota DPR, Harun Masiku

NASIONAL | 26 Februari 2020

Tim Advokasi Novel Baswedan Nilai Kejati DKI Jakarta Hanya Jadi Tukang Pos

Tim advokasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menilai Kejaksaan Tinggi DKI hanya berperan seolah-olah sebagai tukang pos

NASIONAL | 27 Februari 2020

Sri Puguh Budi Utami Dimutasi dari Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham Menjadi Kepala Balitbang

Sri Puguh Budi Utami dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemkumham.

NASIONAL | 27 Februari 2020

Dicopot dari Dirjenpas, Sri Puguh Budi Utami Mengaku Sudah Berupaya Benahi Lapas

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memutasi Sri Puguh Budi Utami dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas).

NASIONAL | 27 Februari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS