Kota Sungaipenuh Rawan Konflik Pilkada se-Sumatera

Kota Sungaipenuh Rawan Konflik Pilkada se-Sumatera
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Radesman Saragih / LES Kamis, 27 Februari 2020 | 20:00 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Tingginya kasus politik uang, manipulasi perolehan suara, dan kurangnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi pemicu utama tingginya kerawanan konflik pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Sungaipenuh, Provinsi Jambi. Ketiga pemicu konflik pemilihan umum (pemilu) dan pilkada tersebut masih sering terjadi di Kota Sungaipenuh, sehingga kota di pegunungan tersebut masuk kategori paling rawan konflik pilkada se-Sumatera tahun ini.

“Kurangnya netralitas ASN, politik uang dan perubahan hasil perolehan suara di tingkat panitia pemungutan suara merupakan penyebab tingginya kerawanan konflik pilkada/pemilu di Kota Sungaipenuh. Masalah tersebut merupakan tiga dari 15 dimensi sosial politik yang masih sulit dihilangkan, sehingga Kota Sungai Penuh dikategorikan paling rawan konflik pilkada se-Sumatera,"kata Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul Rozi di Jambi, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang ditetapkan Bawaslu RI, Provinsi Jambi berada pada peringkat keempat paling rawan konflik pilkada dari sembilan provinsi yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Sedangkan Kota Kota Sungaipenuh masuk peringkat pertama paling rawan konflik pilkada di Sumatera dan peringkat kedelapan se-Indonesia.

Dikatakan, untuk mengurangi kerawanan konflik pilkada di Kota Sungaipenuh, pihak Bawaslu Provinsi Jambi bekerja sama dengan Bawaslu Kota Sungaipenuh meningkatkan pengawasan proses pilkada di kota tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan meningkatkan pengawasan tersebut, melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap para anggota pengawas pemilu tingkat kecamatan di daerah itu.

“Sekitar 192 orang anggota panwascam di Kota Sungaipenuh direkrut melalui seleksi dengan sistem Computer Aassisted Test (CAD) Desember 2019. Mereka juga sudah diberi pembekalan secara intensif agar benar-benar melakukan pengawasan pilkada secara ketat, baik di tempat pemungutan suara (TPS), kasus politik uang dan netralitas ASN,”ujar Fachrul.

Berdasarkan catatan, konflik pemilu di Kota Sungaipenuh pada Pemilu 2019 cukup tinggi dan bahkan ada konflik pemilu yang anarkistis. Di antaranya, pembakaran 15 kotak suara dan ribuan surat suara Pemilu 2019 di tiga TPS di Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung dan pembakaran beberapa kotak suara di Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
Akibat pembakaran kota suara dan surat suara, pemilu ulang pun dilakukan di tiga TPS Desa Koto Padang dan Koto Bento, Kota Sungaipenuh. Selain itu beberapa orang anggota panwascam di Kota Sungaipenuh juga mengalami pengeroyokan pada Pemilu 2019.



Sumber: BeritaSatu.com