ABUPI Nilai Omnibus Law Permudah Izin Kepelabuhanan

ABUPI Nilai Omnibus Law Permudah Izin Kepelabuhanan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (kedua kiri) beserta para pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) saat peringatan kelima ABUPI. ( Foto: Istimewa )
Lona Olavia / JAS Jumat, 28 Februari 2020 | 12:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menilai, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan mempermudah sektor kepelabuhanan, terutama soal izin membangun pelabuhan.

Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial mengatakan kemudahan tersebut, di antaranya perizinan tidak lagi diatur dalam undang-undang, tetapi dalam turunannya, yakni peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Di dalam undang-undang itu, hanya bersifat umum dan lebih didetailkan di peraturan pemerintah ataupun permenhub. Peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan sudah banyak ada PP 61/2009 dan turunannya dan permenhub terkait dengan pelabuhan juga banyak, artinya tinggal badan usaha pelabuhan ini menyesuaikan dengan apa yang sudah ada, jadi bukan hal yang baru," kata Febri dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2020).

Ia mencontohkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkadang dinilai sulit untuk menentukan turunannya. Sedangkan, terkait perizinan lebih mudah dalam RUU Omnibus Law karena tidak lagi membutuhkan koordinasi daerah, tetapi langsung di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Kedua, sekarang perizinan akan terpusat, jadi ke pemerintah pusat mau bangun pelabuhan di daerah jadi ke pusat. Jadi, tidak lagi harus rekomendasi pemda, pemrov, bupati, wali kota, tidak ada. Semua pusat yang mana adalah Kemhub, ini akan lebih memudahkan kita, tidak bolak-balik pusat-daerah,” kata Febri.

Namun, terkait penyederhanaan perizinan, ia berpendapat, tidak perlu dilakukan karena dalam mendirikan suatu pelabuhan harus dipastikan dari berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, komersial, regulasi maupun sisi aspek teknis dan operasional.

"Dikatakan sederhana tidak. Jadi, perizinan tidak sederhana langkahnya saja lebih pendek. Bahkan saya tidak setuju perizinan sederhana karena untuk membangun pelabuhan itu jangan dipermudah, benar-benar detail dan badan usaha pelabuhan harus memenuhi semua persyaratan. Bangun pelabuhan ini bukan bangun rumah, bangun ruko. Itu tidak sembarangan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmennya untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat guna memudahkan para pengusaha pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri acara perayaan lima tahun berdirinya ABUPI.

"Saya janjikan kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perizinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu izin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan," tegasnya.

Selain itu, Budi juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus. Hal ini, karena pihaknya tengah menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.

"Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, ke mana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana," ucapnya.

Attachments area



Sumber: BeritaSatu.com