Surat Edaran MA Coreng Prinsip dan Asas Keterbukaan Sidang

Surat Edaran MA Coreng Prinsip dan Asas Keterbukaan Sidang
Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (kiri) didampingi penasehat hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Sidang kasus suap pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir)
Yeremia Sukoyo / WM Jumat, 28 Februari 2020 | 14:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan dinilai mencoreng prinsip dan asas keterbukaan sidang untuk umum. Peraturan tersebut juga akan sangat membatasi pekerjaan jurnalistik dan justru akan membuat mafia peradilan merajalela di Indonesia.

Tim Advokasi Amicus menilai, seharusnya MA tidak perlu membatasi terlalu jauh peliputan sidang. Mengingat selama ini sudah ada asas persidangan yang terbuka untuk umum.

"MA sebetulnya tidak perlu membatasi peliputan sidang. Sudah jelas asas persidangan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu yang harus dilangsungkan secara tertutup," kata Perwakilan Tim Advokasi Amicus, Yogi Pajar Suprayogi, di Jakarta, Jumat (28/2/2020)

Dirinya mengingatkan, jika memang SEMA No 2 Tahun 2020 untuk memberantas mafia peradilan, justru seharusnya MA mengeluarkan aturan yang memudahkan para pihak yang berperkara dengan cara memberikan kebebasan menggunakan perangkat elektronik untuk merekam.

"Kalau dilarang ya semua pihak tanpa kecuali tidak boleh melakukan peliputan baik internal Pengadilan ataupun Mahkamah Agung juga tidak bisa meliput termasuk cctv-nya juga harus di non aktifkan," ucap Yogi.

Tim Advokasi pun menilai, peraturan tersebut saat ini dirasa kurang tepat jika diberlakukan. Mengingat kadangkala fakta-fakta di persidangan justru berbeda dengan isi putusan yang pengadilan.

"Sehingga apabila dibatasi peliputan ini dapat dikatakan bahwa pengadilan tidak memberikan keterbukaan informasi kepada publik bagaimana dengan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik yang seharusnya diketahui oleh khalayak ramai perkembangannya," ujarnya.

Peraturan tersebut pun dinilainya sangat janggal. Mengingat di saat MA mewajibkan digitalisasi dalam pengadilan, namun justru malah menimbulkan kegaduhan bagi banyak pihak yang akan berperkara.

Perwakilan tim advokasi lainnya, Novli Harahap menjelaskan, SEMA tersebut tidak wajib dipatuhi karena bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

"MA bisa merumuskan bersama aturan tata tertib baru dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam persidangan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Pers," kata Novli.

Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai, SEMA Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan MA.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mengakui, pihaknya telah menerima dokumen SEMA Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020. Dalam surat edaran tersebut diatur ketentuan yang menyatakan bahwa "Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan"

"ICJR memandang bahwa aturan ini menegasikan/menihilkan kewenangan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara karena ketertiban di ruang sidang adalah tanggung jawab dari Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut," kata Anggara.

Menurutnya, izin dari Ketua Pengadilan baru relevan jika para pengunjung sidang, termasuk media massa membawa peralatan yang pada dasarnya akan mengganggu tidak hanya persidangan namun pengadilan secara keseluruhan.

"ICJR juga melihat aturan ini juga berat sebelah, karena jika aturan ini diberlakukan maka Mahkamah Agung harus menjamin bahwa setiap pengadilan wajib mengeluarkan materi terkait dengan persidangan yang sedang berlangsung baik dalam bentuk foto, gambar, audio, dan rekaman visual lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas," katanya.

Dikatakan, sekedar melarang tanpa mewajibkan setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait dengan persidangan, maka dalam pandangan ICJR hal ini adalah bentuk kesewenang wenangan MA.

ICJR mengingatkan, larangan tersebut juga berdampak terhadap kerja Advokat yang membutuhkan dokumentasi materi persidangan untuk dapat melakukan pembelaan secara maksimal.

Secara lebih luas, larangan itu sendiri akan berdampak serius terhadap akses keadilan masyarakat dan mereduksi keterbukaan informasi yang juga diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

ICJR juga memahami dalam persidangan diperlukan ketenangan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara dengan cermat dan hati-hati.

Namun demikian ICJR melihat ada cara lain yang dapat diberlakukan untuk dapat mengatur ketertiban di ruang sidang dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan persidangan.



Sumber: BeritaSatu.com