Pemprov Jatim Tegaskan Perusahaan Tambang di Banyuwangi Tak Melanggar Aturan

Pemprov Jatim Tegaskan Perusahaan Tambang di Banyuwangi Tak Melanggar Aturan
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menemui pendemo penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (28/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Amrozi Amenan / FER Jumat, 28 Februari 2020 | 23:59 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Setelah demo enam hari terakhir di Kantor Gubernur Jatim, sekelompok orang yang mengaku warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kabupaten Banyuwan beserta aktivis lingkungan akhirnya diterima oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (28/2/2020).

Baca: BSI Buka Ruang Dialog Soal Penambangan di Banyuwangi

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 1,5 jam dengan warga yang menolak operasional perusahaan tambang di Gunung Tumpang Pitu, Dusun Pancer, Desa Sumberagng, Banyuwangi, yakni anak perusahaan PT Merdeka Cooper Gold Tbk, PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI), Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak tidak memberikan penjelasan.

Dia melimpahkannya kepada Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jatim, Setiajit. "Biar Pak Setiajit saja, monggo," ucap Khofifah.

Dalam keterangannya, Setiajit menjelaskan, hasil pertemuan dengan perwakilan demo bisa mengakhiri polemik tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Namun, pihaknya tetap menghargai jika masih ada warga Banyuwangi yang masih demo pascapertemuan itu.

"Silahkan saja, karena demo itu bagian dari demokrasi. Asal demo berlangsung tertib dan tidak menganggu ketertiban umum. Kami juga siap dialog dengan perwakilan demo, kapanpun,” ujar Setiajit.

Dikatakan, khusus perusahaan tambang yang beroperasi di Tumpang Pitu, pihaknya bisa memberi sanksi administrasi jika terbukti melakukan pelanggaran Pasal 40, Pasal 41, Pasal 23, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 128 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tapi pengawasan dari inspektur tambang yang dilakukan terus-menerus, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dimasukkan mereka (penolak perusahaan tambang),” cetusnya.

Baca: Bumi Suksesindo Targetkan Peningkatan Produksi Emas

Dengan tidak ditemukannya pelanggaran, tuntutan dari warga agar Pemprov Jatim mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari perusahaan tambang di Tumpang Pitu tidak bisa dipenuhi. Namun begitu, pihaknya siap untuk melakukan evaluasi. Diantaranya terkait informasi adanya pemukiman yang dilanggar oleh perusahaan tambang. Lalu terkait dugaan kerusakan lingkungan.

"BSI sudah mengundang Walhi dan Jatam dan LBH Surabaya untuk datang langsung kesana (lokasi tambang). Untuk meninjau langsung ke lokasi dimana disebut ada pelanggaran,” jelasnya.

Terpisah, Corporate Communication Manager PT Merdeka Copper Gold Tbk, Tom Malik, menyatakan pihaknya siap berdiolag bersama dengan pihak manapun, baik masyarakat atau aktivis lingkungan terkait untuk mencari solusi terbaik permasalahan yang ada selama ini tanpa ada konflik.

"Kami telah mengundang semua pihak untuk datang dan melihat langsung lokasi pertambangan kami. Kami siap menerima kritik apabila memang ada yang kesalahan. Tetapi, kami tegaskan sejauh ini kami berusaha melakukan kegiatan penambangan di Tumpang Pitu sesuai aturan,” kata Tom.

"Setiap kritikan kami terima sebagai masukan untuk bahan perbaikan. Sebuah dialog yang terbuka dengan siapa saja adalah demi kebaikan bersama agar kegiatan penambagan di Dusun Pancer ini tetap memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya," imbuh Tom.

Sehari sebelumnya, warga pendemo dari Dusun Pancer yang mendukung penambangan dan ingin mempertahankan tetap beroperasinya perusahaan penambangan di dusun mereka juga menyampakan ke Gubernur Jatim, bahwa mereka yang menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jatim bukan mewakili warga Dusun Pancer.

"Mohon Bu Gubernur jangan terkecoh, mayoritas warga Pancer tidak setuju dengan demo tersebut. Ini mencederai komunikasi baik yang sudah terjalin di antara kami semua di sini selama ini. Segelintir orang tersebut sudah mengecoh lembaga-lembaga dengan membawa-bawa nama desa kami," jelas warga Dusun Pancer, Prasetyo.

Ia meminta, mereka yang menolak penambangan membuktikan KTP-nya kalau memang mereka warga Dusun Pancer. "Ayo kita cek KTP. Sekarang kami siap untuk dicek apa benar dan berapa banyak warga Pancer yang ada di sini. Coba juga dicek yang demo di Provinsi, berapa sih yang sebenarnya warga Pancer dan berapa yang mengaku-ngaku warga Pancer? Warga Pancer ada ribuan, jadi untuk segelintir yang mungkin memang masih belum sepakat soal tambang, silahkan saja demo, itu haknya, asalkan jangan bawa-bawa atas nama warga desa kami," tegasnya.

Menurut dia, warga menyesalkan polemik yang terus berlarut. Mereka berharap cukup sudah pihak-pihak dari luar Pancer memanas-manasi keadaan. "Kami tidak tahu motivasinya apa. Kami hanya berharap suasana kembali aman dan damai," imbuhnya.

Ketua Pokmas Wisata Pantai Mustika Pancer Budi Wahyono menambahkan polemik tentang penambangan di Dusun Pancer berpotensi merugikan Pancer sendiri. Khususnya bidang wisata. "Wisata Pancer saat ini sedang berkembang yang sangat butuh suasana yang kondusif," katanya.

Sekedar diketahui, BSI mengantongi izin IUP operasi produksi di Gunung Tumpang Pitu dan sekitar, di Desa Sumberagung, berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188 tertanggal 9 Juli 2012. Izin konsesi seluas 4.998,45 hektare, hingga 25 Januari 2030.

Adapun DSI izin eksplorasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/83 tertanggal 17 Mei 2018. Atas putusan itu, DSI memperoleh penambahan jangka waktu untuk eksplorasi dan studi kelayakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, seluas 6.558,46 hektar. IUP eksplorasi DSI berlaku sampai 25 Januari 2022.



Sumber: BeritaSatu.com