Usulan Kabupaten/Kota di Papua Bersifat Administratif

Usulan Kabupaten/Kota di Papua Bersifat Administratif
Warga Wamena melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, di Wamena, Papua, Sabtu 30 November 2019. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama TNi dan Polri melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat menyamput perayaan Natal. ( Foto: Antara Foto )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 5 Maret 2020 | 16:46 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok mengusulkan kabupaten/kota di Papua bersifat administratif. Sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditangani pemerintah provinsi.

“Kalau memang bisa didorong pemekaran kabupaten/kota dalam kerangka otonomi khusus (otsus) bupati itu sebagai tenaga administratif,” kata Hironimus dalam diskusi bertajuk “Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?” di Ruang Media, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Hironimus mencontohkan, gubernur DKI Jakarta yang mempunyai kekuasaan mengendalikan wilayah administratif. Menurut Hironimus, Papua pun memiliki keunikan dengan karakteristik beragam antara lain adanya sekitar 250 suku.

“Mengakomodir kepentingan masing-masing suku ini rumit. Tapi yang paling penting adalah orang asli Papua (OAP) harus menjadi tuan di negerinya sendiri, menjadi tuan di Papua, menjadi subjek dalam proses pembangunan,” ujar Hironimus.

Hironimus menuturkan, pemekaran Papua sepatutnya berada dalam konteks otsus. Hironimus menegaskan pemekaran Papua jangan disamakan dengan daerah lain.

“Saya setuju pemekaran tapi harus dengan proses agar betul-betul masyarakat Papua merasakan manfaatnya,” tegas Hironimus.

Hironimus pun menyebut, “Pemekaran itu ada yang lahir dari aspirasi masyarakat. Kemudian pemekaran biasa datang dari kepentingan elite. Elite perjuangkan pemekaran tanpa melihat itu dibutuhkan masyarakat atau tidak. Terkahir pemekaran karena ada kepentingan bisnis.”

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan, wacana pemekaran Papua semakin bergulir setelah pertemuan para tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019.

Menurut Adriana, pro dan kontra akhirnya mencuat.

“Pro dan kontra ini menurut saya perlu dilihat dalam konteks Papua sebagai daerah konflik akan berbeda dengan daerah lain yang normal. Tidak ada tujuan sama bagaimana membuat Papua lebih baik. Usulan pemekaran tidak murni untuk sejahterakan masyarakat,” ujar Adriana.

Adriana berharap pemerintah pusat dapat mengkaji berbagai aspek mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Selain itu pemerintah pusat perlu membahas secara komprehensif dengan seluruh elemen di Papua.

“Bagi saya pemekaran menjadi sebuah keniscayaan tapi dengan catatan. Pro dan kontra ini mungkin perlu diakhiri dengan kesepakatan. Pemerintah harus benar-benar lakukan kajian dan berdiskusi dengan segenap lapisan yang ada di Papua,” ucap Adriana.

Direktur Penataan Daerah, Otsus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu menjelaskan pemekaran Papua sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Tentu kami di Kementerian Dalam Negeri ikuti RPJMN. Usulan aspirasi tokoh-tokoh Papua sudah tertuang dalam RPJMN. Namun sebelum pemekaran, kita harus siapkan daerah mana yang ditata,” kata Andi.

Di sisi lain, Andi mengungkapkan, sejak 1999-2014 terdapat 223 daerah otonom. Menurut Andi, mantan kota administratif relatif tidak mempunyai persoalan ketika berubah menjadi daerah otonom. Berbeda dengan wilayah pemekaran murni yang masih memerlukan pendampingan dan supervisi lebih intens.

Andi menyatakan berdasarkan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), diatur kebijakan adanya daerah persiapan. “Sebelum menjadi DOB (daerah otonom baru) harus melalui daerah persiapan. Gunanya agar setelah jadi daerah otonom bisa berjalan baik,” ujar Andi.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron mengatakan pemekaran Papua memang harus melalui pertimbangan yang matang. Bukan sekadar keputusan politik. “Pemekaran harus sejahterakan masyarakat Papua,” kata Herman.



Sumber: BeritaSatu.com