Pemkot Bekasi Diminta Perbanyak Guru Agama Kristen di Sekolah Negeri

Pemkot Bekasi Diminta Perbanyak Guru Agama Kristen di Sekolah Negeri
Ilustrasi Sekolah ( Foto: ayobandung / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Jumat, 6 Maret 2020 | 08:52 WIB

Bekasi, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Bekasi diminta memperbanyak guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Budi Pekerti untuk sekolah-sekolah negeri. Hal ini karena sebagian sekolah negeri di kota Bekasi tidak memiliki guru PAK dan Budi Pekerti.

“Ini menjadi keprihatinan mendalam, karena sangat berimplikasi besar bagi level kemampuan penalaran dan perkembangan moral siswa,” ujar Mary Monalisa Nainggolan, yang meneliti kondisi ketersediaan guru PAK dan Budi Pekerti di Bekasi kepada Beritasatu di Bekasi, Jumat (6/3/2020).

Dalam penelitiannya, Mary menemukan fakta banyak sekolah negeri di Kota Bekasi tidak memiliki guru PAK dan Budi Pekerti, seperti di SMPN 29 Cikunir. Sejak sekolah itu berdiri, tidak ada guru PAK dan Budi Pekerti. Kemudian, ada juga sekolah negeri memiliki guru PAK dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, namun status mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di sekolah tersebut sebagai ekstrakurikuler, sehingga status guru itu adalah guru ekskul seperti di SMPN 9 Jati Asih.

Lalu, pada sebagian sekolah, guru PAK dan Budi Pekerti merupakan guru bidang studi pelajaran lain. Mereka merangkap mengajar PAK dan Budi Pekerti, seperti yang terjadi di SMPN 20 Jati Bening.

Padahal, kata Mary, semangat pendidikan Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai moral dan karakter, pelaksanaannya terintegrasi di dalam semua mata pelajaran, termasuk PAK dan Budi Pekerti.

“Pelaksanaan pembelajaran secara optimal untuk mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di sekolah sesuai regulasi yang ada, merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan,” tambah dia.

Terkait hal itu, ia telah mengirim surat pengaduan yang ditujukan kepada 13 pihak atau instansi terkait seperti Ombudsman RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemprov Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Walikota Bekasi, Inspektur Pemkot Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan Kadisdik Kota Bekasi.

“Saya berharap ada perhatian dan respons positif dari semua pihak,” ujar Mary.



Sumber: Suara Pembaruan