Siti Nurbaya: Antardinas Harus Bersinergi Selesaikan Masalah Lingkungan

Siti Nurbaya:  Antardinas Harus Bersinergi Selesaikan Masalah  Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ( Foto: is )
Jeis Montesori / JEM Senin, 9 Maret 2020 | 22:38 WIB

Lombok, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh kepala dinas lingkungan hidup (LH) tingkat provinsi dan 126 kepala dinas LH tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia, untuk bersinergi antardinas dan dengan kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Siti Nurbaya mengatakan, tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu kepala daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggung jawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di kabupaten, pakai kekuatan provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan kementerian. Akan saya kawal langsung ke dirjen-dirjennya,'' tegas Siti Nurbaya saat membuka Rapat Kerja Tekhnis Pemulihan Lingkungan serta Pengendalian Pencemaran , yang digelar Kementerian LHK di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (9/3/2020).

Siti Nurbaya yang merupakan mantan sekjen Kemendagri mengatakan, Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memerhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH (Lingkungan Hidup) cuma mikirin teknis pencemaran dan amdal saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.

Siti Nurbaya berkali-kali mengingatkan agar kepala dinas lebih aktif melakukan analisis untuk memberi telaahan staf pada kepala daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.

''Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang gak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggung jawab lingkungan juga di situ, tanggung jawab kita semua,'' kata mantan sekjen DPD RI ini.

Pemerintah di seluruh tingkatan berkewajiban meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sinergitas
Dikatakan, KLHK sangat terbuka membantu pemda menyelesaikan persoalan di daerah, dengan kolaborasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur pemantauan pemulihan lingkungan hidup secara online dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemda mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakatnya.

Infrastukrur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini dapat memantau kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut dan kualitas lingkungan hidup secara real time. Di antaranya melalui Onlimo (Online monitoring kualitas air secara kontinyu dan realtime), Sikal (Sistem informasi kualitas air laut), Simatag 0.4M (sistem informasi muka air tanah gambut), Sispek (sistem informasi pemantauan emisi industri), Sparing (sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan).

Selain itu telah dibangun A.Q.M.S (sistem pemantauan kualitas udara secara kontinyu dan real time), dan Simple (sistem informasi pelaporan elektrik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan).

Pemulihan kerusakan pada lahan akses terbuka selama empat tahun terakhir, telah membuat indeks kualitas tutupan lahan nasional meningkat dari 58,55 pada 2015 menjadi 62 pada 2019.

Dengan adanya dorongan bagi dunia usaha melalui penilaian Proper terjadi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), efisiensi energi, penurunan beban pencemaran, terlaksananya reuse, reduce, dan recycle (3R) limbah non-B3, penurunan emisi konvensional dan efisiensi air.

Berbagai upaya penurunan beban pencemaran air berhasil menurunkan limbah domestik dengan memberikan manfaat biogas dan ekonomi. KLHK juga melakukan kegiatan restorasi perbaikan kualitas air di berbagai lokasi prioritas, seperti Danau Toba,  Ciliwung, Danau Maninjau, Danau Batur, Citarum, Bandung, Karawang, dan lainnya.

''Tantangan kita masih sangat berat, karena itu butuh kebersamaan. Dinas di daerah dengan ditjen kementerian harus bersenyawa dan dalam derap yang sama. Mari kita bekerja dengan baik untuk pemulihan lingkungan yang secepat-cepatnya, dan semoga Allah meridhoi segala niat baik kita,'' kata Siti Nurbaya.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK. Berdasarkan analisis para pakar menunjukkan pada dasarnya asas dan norma dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, dari segi teknis sebagian ada yang berubah dan untuk prosedur memang banyak yang berubah untuk membuat menjadi lebih sederhana.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pihaknya menjadikan lingkungan sebagai pondasi penting pembangunan daerah. Salah satunya dengan menetapkan target ambisius 2023 dapat mengelola 70 persen sampah dan 30 persen melalui pengurangan.

''Ada 996 desa yang sudah menganggarkan Bank Sampah. Kami terus edukasi bahwa sampah bukan sumber musibah tapi berkah kalau dikelola dengan baik. Terimakasih KLHK sangat responsif sehingga kami semakin semangat untuk mencapai target-target kerja yang dicanangkan,'' kata Sitti.

Anggota Komisi IV DPR  Muhammad Syafrudin mengatakan, Rakernis PPKL yang dilaksanakan di NTB hendaknya menjadi momentum kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ''Terimakasih Bu Menteri LHK yang telah menggelar agenda ini di Lombok. Masalah lingkungan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ini momentum sangat baik dari NTB untuk menyelesaikan banyak persoalan lingkungan kita,'' katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, RM Karliansyah mengatakan rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan rakernis akan berlangsung hingga Kamis (12/3/2020).

“Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah.
 



Sumber: BeritaSatu.com