Ini Alasan Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Alasan Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 10 Maret 2020 | 16:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan alasan utama membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah karena hal tersebut sangat membebani masyarakat.

Menurut Kabiro Humas MA Abdullah, faktor atau pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan uji materi dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warganya, dan beban hidup yang ditanggung oleh warga. Apalagi, dengan kondisi saat ini menaikan iuran BPJS akan semakin membebani masyarakat.

"Kenaikan iuran seharusnya tidak dilakukan saat ini di saat kemampuan masyarakat tidak meningkat, namun justru beban biaya kehidupan meningkat. Bahkan, tanpa diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari BPJS," jelas Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/3/2020)..

Diketahui, MA mengabulkan judicial review Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan. MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini diambil Majelis Hakim MA yang terdiri dari Supandi selaku Ketua Majelis Hakim dengan Hakim Anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Uji materi ini diputuskan Majelis Hakim MA pada 27 Februari 2020 lalu.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:
Pasal 34
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Dengan putusan MA ini, iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan, yakni sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3; sebesar Rp 51.000 untuk kelas 2; dan sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1.

Abdullah juga menambahkan , pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, yakni 27 Februari 2020. Dia juga mengatakan, putusan ini tidak berlaku surut. Dengan demikian pembayaran iuran sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga sebelum ada putusan mengacu pada dalam Perpres 75 tahun 2019. Dengan demikian, pembayaran iuran yang mengacu Perpres 75 tahun 2019 hingga sebelum putusan MA tetap sah.

"Masyarakat yang sudah membayar sejak bulan sebelumnya sudah didasarkan pada Perpres 75 (tahun 2019) dan itu masih berlaku, dan sah. Maka perubahan ini akan berlaku sejak pengucapan putusan. Jadi, putusan ini tidak berlaku surut ke belakang, tetapi berlaku ke depan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dampak Corona, FIFA Undur Tinjau Venue U-20

Walaupun kunjungan FIFA untuk memantau venue U-20 diundur karena corona, PSSI memastikan skema stadion sudah dikirimkan.

NASIONAL | 10 Maret 2020

MA: Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Berlaku Sejak Diputuskan

MA menyatakan, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku sejak tanggal diputuskan, yakni 27 Februari 2020 dan tidak berlaku surut.

NASIONAL | 10 Maret 2020

Alami Diskriminasi, Dubes Minta Asal Negara WNA Positif Virus Corona Tak Dipublikasikan

Achmad Yurianto mengatakan dubes dari dua WNA yang positif virus corona, pasien Kasus 10 dan 11, meminta asal negara keduanya tidak dipublikasikan.

NASIONAL | 10 Maret 2020

DBD Renggut 33 Korban Jiwa di NTT

Tercatat 1.195 kasus DBD terjadi di Sikka selama periode 1 Januari 2020 hingga 8 Maret 2020.

NASIONAL | 10 Maret 2020

PAN: Kasus Virus Corona Kebanyakan Imported Case, Ketatkan Pengawasan Perbatasan

Anggota DPR dari PAN meminta pemerintah memperketat pengawasan perbatasan karena pasien virus corona di Indonesia lebih banyak imported case.

NASIONAL | 10 Maret 2020

Kualitas Alat Pendeteksi Gempa dan Tsunami Indonesia Perlu Ditingkatkan

Untuk mengurangi risiko akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi, dibutuhkan peningkatan kualitas teknologi Tsunami Early Warning System (TEWS).

NASIONAL | 10 Maret 2020

Teten Masduki: Omnibus Law Dapat Berikan Kemudahan Bagi UMKM

Tenten Masduki selaku Menkop-UKM menyatakan Omnibus Law dapat memudahkan UMKM untuk memulai usahanya dan meningkatkan daya saing.

NASIONAL | 10 Maret 2020

Menkeu: Keputusan MA Akan Pengaruhi Keberlangsungan Program JKN

Menkeu masih terus mendalami dampak dari keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran Program JKN.

NASIONAL | 10 Maret 2020

Wapres Minta Konsep Pembentukan FKUB Tingkat Nasional Disiapkan

Masalah kerukunan umat bukan hanya di daerah, namun di tingkat nasional.

NASIONAL | 10 Maret 2020

Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat

Menkeu berharap penerimaan pajak pada tahun ini akan tetap terjaga.

NASIONAL | 10 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS