Di Munas Adeksi, Wapres Harap Daerah Pastikan Kemudahan Berusaha

Di Munas Adeksi, Wapres Harap Daerah Pastikan Kemudahan Berusaha
Wapres Ma'ruf Amin. ( Foto: ANTARA/Anis Efizudin )
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Rabu, 11 Maret 2020 | 19:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin berharap kebijakan pembangunan di daerah tetap memberi kemudahan berusaha dan ramah investasi, tanpa harus menunggu omnibus law disahkan lebih dulu.

Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Lombok, Rabu (11/3/2020), Kiai Ma'ruf menuturkan saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.

"Perlu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Dalam konteks itu pula, pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui omnibus law. "Kita harapkan melalui omnibus law, cita-cita dan harapan bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju," katanya.

Lebih lanjut, Wapres juga berharap Munas Adeksi dapat menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan omnibus law. Seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, dan mendorong investasi.

"Hal ini menjadi terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia," ungkapnya.

Wapres mengapresiasi acara tersebut yang menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk turut serta menyukseskan dan mendukung kebijakan omnibus law.



Sumber: BeritaSatu.com