Tingkatkan Kualitas Lingkungan, Dinas LH Harus Aktif Koordinasi dengan SKPD

Tingkatkan Kualitas Lingkungan, Dinas LH Harus Aktif Koordinasi dengan SKPD
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), RM Karliansyah ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 11 Maret 2020 | 22:10 WIB

Lombok, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), RM Karliansyah meminta seluruh jajaran dinas lingkungan hidup (LH) di daerah untuk aktif berkordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan kualitas dan pemulihan lingkungan.

“Saya mengingatkan agar jajaran dinas lingkungan hidup melakukan verifikasi ulang atas hasil identifikasi/inventarisasi program kegiatan untuk kemudian segera diusulkan kepada pimpinan (bupati/wali kota, gubernur) masing-masing terkait APBD, atau kepada menteri terkait dana lokasi khusus maupun dana dekonsentrasi,” kata Karliansyah ketika menutup Rapat Kerja Tehnis (Rakernis) Ditjen PPKL, di Lombok, NTB, Rabu (11/3/2020).

Rakernis bertema “Tingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pulihkan Kualitas Lingkungan” berlangsung empat hari sejak Minggu (8/3/2020). Diikuti 289 perserta baik dari jajaran Ditjen PPKL, Kementerian LHK, dinas lingkungan hidup seluruh Indonesia, dan pegiat lingkungan.

Karliansyah mengatakan bahwa apa yang disampaikannya itu arahan Menteri LHK Siti Nurbaya, yang senantiasa mengingatkan tentang pentingnya koordinasi dengan SKPD dan juga selaku melakukan verifikasi ulang di lapangan terkait dengan persoalan lingkungan hidup.

“Seperti diingatkan oleh Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya ketika membuka Rakernis ini bahwa kordinasi dengan SKPD itu sangat penting. Juga verifikasi ulang di lapangan,” kata Karliansyah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PPKLSigit Reliantoro yang membacakan hasil rakernis mengatakan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Terkait komponen pembentuk IKLH, lanjut Sigit Reliantoro, dalam rakernis tersebut dibagi 5 kelompok dan pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan nilai setiap indeks.

Adapun materi yang dibahas, pertama soal pengendalian pencemaran udara untuk meningkatkan nilai IKU. Kedua, pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan nilai IKA. Ketiga, pengendalian kerusakan lahan untuk meningkatkan nilai IKTL. Keempat, pengendalian kerusakan gambut untuk meningkatkan nilai IKEG, dan kelima, pengendalian pencemaran dan kerusakan laut meningkatkan nilai IKAL.

Mengenai indeks kualitas air, Sigit Reliantoro menyebutkan, rata-rata kenaikan 4,8% per tahun dari baseline 2019. Dengan kenaikan itu, maka intervensi dilakukan dengan infrastruktur dan non-fidik. Adapun intervensi infrastruktur meliputi IPAL domestik, IPAL industri kecil, biodigester, ekoriparian, dan percontohan penambangan emas tanpa merkuri.

Sementara intervensi nonfisik meliputi patroli sungai, bersih-bersih sungai, penanganan penambangan rakyat, dan peningkatan kapasitas (bintek).

Sigit Reliantoro menjelaskan, untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan, rata-rata kenaikan 2,19% per tahun dari baseline 2019 dengan intervensi penyusunan dan pengesahan rencana tata ruang wilayah (RTRW), penyusunan RPRHL, memastikan target IKTL tercantum dalam RPJMD.

Selain itu, melakukan koordinasi antara para pemangku kepentingan tingkat provinsi, penguatan koordinasi dan fasilitasi pencapaian target kabupaten/kota, melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), melakukan inventarisasi lapangan terhadap potensi peningkatan tutupan lahan.

“Penambahan tutupan vegetasi melalui empat langkah yakni penambahan ruang terbuka hijau, pemulihan lahan bekas tambang, kegiatan pembangunan ecoriparian, dan penanaman vertiver,” ujar Sigit Reliantoro

Mengenai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, Sigit Reliantoro menyebutkan rata-rata kenaikan 2,2% per-tahun dari baseline 2019, dan intervensi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) provinsi di tahun 2020 bagi provinsi yang belum memulai menyusun RPPEG. Juga penyusunan RPPEG kabupaten/kota dapat dimulai secara paralel dengan penyusunan RPPEG provinsi, Desa Mandiri Peduli Gambut dan kegiatan tata kelola air, rehabilitasi dan revegetasi, serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Begitu juga dengan Indeks Kualitas Air Laut, disebutkan Sigit Reliantoro, rata-rata kenaikan 2% per-tahun dari baseline tahun 2019 dengan intervensi pembangunan infrastruktur penanganan land based pollution di muara sungai dan pesisir melalui pemasangan jaring sampah, pembangunan sabuk hijau (greenbelt) di muara sungai. Juga coastal clean up (CCU), pemantauan sampah di laut, dan pemantauan kualitas air laut.

Bagian terakhir yang dikemukakan Sigit Relianto adalah soal Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Program unggulan KLHK ini, telah disepakati sebanyak 576 perusahaan dari target 500 perusahaan (115%) dievaluasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tingkat provinsi menggunakan APBD.  



Sumber: BeritaSatu.com