Tjahjo Sebut Penyederhanaan Birokrasi Percepat Perizinan

Tjahjo Sebut Penyederhanaan Birokrasi Percepat Perizinan
Ilustrasi aparatur sipil negara. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 12 Maret 2020 | 20:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi suatu momentum penting bagi pemerintah.

"Dalam konteks menyederhanakan birokrasi, ini langkah untuk mempercepat proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca: Tjahjo Jelaskan Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Tjahjo, momentum penting penyederhanaan birokrasi ini juga bersamaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam menghadapi tantangan global.

Tantangan tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui tranformasi digital. Hal ini tentunya menuntut ASN sebagai SDM di pemerintahan untuk memiliki keahlian dan berkompeten agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif, serta inovatif.

Kempan dan RB, lanjut Tjahjo, telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penyederhanaan birokrasi melalui Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 382 sampai 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menpan dan RN Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Landasan hukum kebijakan penyederhanaan birokrasi juga diatur melalui Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca: Komisi II DPR Dukung Penerbitan SKB Netralitas ASN

Selain kebijakan tersebut, implementasi penyederhanaan birokrasi juga dimasukkan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini dilakukan untuk perbaikan birokrasi dan peningkatan kearah yang lebih baik.

Sekretaris Kemenpan dan RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan pihaknya perlu terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah untuk menyukseskan reformasi birokrasi, terutama proses penyederhanaan birokrasi.

"Rapat koordinasi diadakan untuk memberikan informasi kebijakan, penanganan isu-isu strategis, atau saling tukar-menukar pengetahuan tentang praktik terbaik pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi," kata Dwi.

Dwi menjelaskan, melalui rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, instansi pemerintah mendiskusikan perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi.

Baca: ASN Wajib Jadi Agen Pengarusutamaan Pancasila

Selain itu, juga membahas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan membahas upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemenpan dan RB juga meluncurkan program double degree pendidikan S-2 untuk peningkatan kapasitas SDM ASN dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.



Sumber: BeritaSatu.com