Sengketa Pembangunan Gereja, GBI Tlogosari Siap Tempuh Jalur Hukum

Sengketa Pembangunan Gereja, GBI Tlogosari Siap Tempuh Jalur Hukum
Gereja Baptis Indonesia di Jalan Malangsari, Tlogosari Wetan, Semarang, Jawa Tengah, menunggu izin mendirikan bangunan (IMB) dari Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendrar Prihadi. (Foto: Istimewa)
Stefi Thenu / JEM Jumat, 13 Maret 2020 | 08:55 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari siap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa proses pembangunan gereja di Jalan Malangsari Tlogosari.

"Kami siap tempuh jalur hukum untuk melawan penolakan warga. Alasan penolakannya berganti-ganti, mulai dari tanda tangan dipalsukan, IMB yang kadaluarsa, hingga akhirnya penolakan warga tersebut tidak menyinggung masalah izin prinsip maupun IMB," ujar Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin, selaku kuasa hukum pihak GBI Tlogosari, kepada Beritasatu.com, Kamis (12/3/2020).

Menurut Zainal, penolakan kelompok masyarakat itu tanpa didasari alasan yang jelas. Banyak isu yang dihembuskan oleh kelompok yang dinilai intoleran terhadap pembangunan tempat ibadat umat nasrani itu. Salah satunya yakni pemalsuan tanda tangan warga sekitar untuk penerbitan IMB.

Pada tahun awal-awal pembangunan di tahun 1998 kala itu, pihak gereja telah mendapat tanda tangan warga sekitar meski kala itu tanda tangan bukan syarat utama penerbitan IMB.

Namun pada mediasi dengan wali kota pada tanggal 20 Agustus 2019, pemerintah meminta pihak gereja mengumpulkan tanda tangan lebih dari 60 tanda tangan dan pihak gereja berhasil mengumpulan tanda tangan sebanyak 84 tanda tangan warga sekitar.

Menurut Zainal, selama lebih dari 21 tahun terjadi penolakan dari sebagian kelompok masyarakat meski pihaknya telah mengantongi izin prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahkan, selama proses pembangunan, pihak gereja mendapatkan intimidasi dari sebagian kelompok masyarakat sekitar.

Belakangan, Pemkot Semarang membentuk Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tim tersebut dibentuk untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen yang dipermasalahkan, melaksanakan kajian proses penerbitan izin dan dampak sosial, serta memutuskan saran dan tindakan yang akan diambil.

"Namun sayangnya ada keterlibatan dari pihak militer dalam tim tersebut untuk menyelesaikan masalah ranah sipil seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, Pendeta GBI, Wahyudi mengatakan, pihaknya mengira pada tanggal 18 September 2019 sengketa ini akan selesai.

Karena pada saat itu diadakan mediasi antara pihaknya dan pihak penolak gereja kemudian sepakat meminta diselesaikan melalui PTUN.

Namun gugatan terhadap gereja ditolak oleh peradilan sehingga pihaknya kembali melanjutkan pembangunan.

"Kami akan terus memperjuangkan ini, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk terhadap kebebasan beragama dan beribadah di Semarang," tegas Wahyudi. 



Sumber: BeritaSatu.com