RUU Ciptaker untuk Memperluas Kesempatan Kerja

RUU Ciptaker untuk Memperluas Kesempatan Kerja
Ilustrasi bursa kerja. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / JEM Jumat, 13 Maret 2020 | 09:34 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Undang-undang Cipta Karya (Ciptaker), bertujuan memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut.

Staf Khusus Presiden RI Arif Budimanta dalam Diskusi Publik tentang RUU'Cipta Kerja di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (12/03/2020 mengatakan, poin yang disasar RUU ini meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMK-M dan koperasi.

Dikatakan, dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons yang cepat dan tepat. Dengan RUU Cipta Kerja, perubahan struktur ekonomi diharapkan terjadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen hingga 6,0 persen.

Sementara, transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia tahun 2045.

Sedang porsi substansi, RUU Cipta Karya menurut Arif Budimnta, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal ini berbicara soal perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMKM/Koperasi sebanyak 86,5%.

“Sisanya membahas ketenagakerjaan, kawasan ekonomi, pengenaan sanksi, serta riset dan inovasi,” kata Arif.

Ditambahkan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar, RUU Cipta Kerja setidaknya dilatarbelakangi 5 hal. Pertama, kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan.

Kedua, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenagakerjaan.

Ketiga, tingginya angkatan kerja yang tidak/belum bekerja maupun bekerja tidak penuh. Berdasarkan data ada 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4% angkatan kerja yang bekerja tidak penuh.

Keempat, perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 60,34% dan menyerap lebih dari 97,02% dari total tenaga kerja.

Terakhir, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi tanah air, seperti perang dagang antara AS dan RRT, ketegangan di Timur Tengah, Wabah Virus Korona, dan dinamika perubahan ekonomi global lainnya.

Menurut Reza, RUU Cipta Kerja masih terbuka untuk dibahas dan diharmonisasikan di DPR RI. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun DPR RI. Aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang disampaikan kepada pemerintah juga akan dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.

“Salah satu yang harus diatasi adalah tumpang tindihnya peraturan untuk memudahkan investasi. Jika tidak ada investor, tidak tercipta lapangan kerja. Jadi RUU Cipta Kerja ini diharapkan menjadi lompatan besar untuk memenangkan persaingan. Ini adalah upaya yang ambisius sekaligus brilian untuk memajukan perekonomian nasional,” ujar Paripurna.

Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM, Tadjuddin Noer Effendy menambahkan, RUU Cipta Kerja adalah terobosan yang dilakukan oleh negara untuk membantu para tenaga kerja dan calon tenaga kerja anak-anak bangsa.

“RUU Cipta Kerja dibuat untuk melindungi dan mendukung anak-anak muda milenial untuk mendapat kesejahteraan,” ujarnya. 



Sumber: BeritaSatu.com