Kelanjutan Otsus Perlu Dibahas Bersama Pemangku Kepentingan di Papua

Kelanjutan Otsus Perlu Dibahas Bersama Pemangku Kepentingan di Papua
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / YS Sabtu, 14 Maret 2020 | 14:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan pemerintah berkaitan dengan kebijakan otonomi khusus (otsus) dinilai perlu dibahas bersama pemangku kepentingan di Papua. Dengan begitu tidak ada perbedaan pandangan baik dari elite maupun masyarakat.

“Konsultasikan dengan pemda (pemerintah daerah), MRP (Majelis Rakyat Papua), DPR Papua, dan masyarakat. Pelibatan masyarakat penting karena mereka yang harusnya dapatkan manfaat paling jelas dari otsus ini,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth kepada Beritasatu.com, Jumat (13/3/2020).

Menurut Adriana, perspektif elite dan masyarakat pasti ada perbedaan. Hal ini yang harus dipertegas.

“Kemanfaatan menurut masyarakat mungkin beda dengan elite atau sebaliknya. Kinerja pemda juga harus diperbaiki,” ujar Adriana.

Adriana menuturkan transisi dari Papua yang sentralistik menjadi desentralistik tidak berjalan lancar. Supervisi tidak dilakukan sejak awal Papua diberikan anggaran, termasuk mengelola sendiri.

“Kalau kita lihat sekarang banyak kekurangan, ya karena memang dari awal tidak didampingi. Sosialisasi tentang otsus di awal tidak semua disampaikan,” ucap Adriana.

Menurut Adriana diperlukan revisi atau evaluasi terbatas Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua.

“Jadi yang realistis itu merevisi atau mengevaluasi terbatas. Misal dari anggaran atau pasal yang belum terimplementasi,” kata Adiana.

Adriana menegaskan dana otsus sepatutnya dapat meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Papua. Pemerintah pusat, menurut Adriana, perlu senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pemda. Tujuannya agar dana otsus tersebut benar-benar tepat sasaran dalam membangun Tanah Papua.

Adriana menambahkan, pemda setempat juga berkewajiban meningkatkan kapasitas birokrasi. Pasalnya, penyebab dana otsus tidak efektif selama ini antara lain akibat kapasitas birokrasi pemda yang minim.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah merumuskan kebijakan sebelum berakhirnya otsus pada 2021.

“Pemerintah perlu melibatkan seluruh komponen rakyat, masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat setempat dan tokoh adat agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif, efisien dan transparan guna keberhasilan pembangunan di Papua dan Papua Barat,” kata Bambang.

Bambang pun mendorong pemerintah mempunyai prioritas pembangunan berdasarkan dari usulan pemda yang sudah dikaji secara mendalam. Bambang berharap pertanggungjawaban penggunaan dana otsus juga harus jelas.



Sumber: Suara Pembaruan