KPK: 898 RS Mark-up Kelas demi Klaim BPJS Kesehatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: 898 RS Mark-up Kelas demi Klaim BPJS Kesehatan

Minggu, 15 Maret 2020 | 19:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat 898 atau nyaris 900 rumah sakit (RS) di Indonesia yang kelasnya tidak sesuai dengan keadaan sesugguhnya. Mark-up kelas itu dilakukan agar mendapat klaim yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini merupakan salah satu temuan dari kajian yang dilakukan KPK terkait tata kelola dana jaminan sosial kesehatan.

"Dari 7000 RS, di-review langsung oleh Kemkes, didapatkan 898 RS yang tidak sesuai dengan kelasnya. Tapi ketetapan kelas RS ditentukan oleh Dinkes dengan otonomi daerah, tidak bisa Kemkes mengoreksi," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat memaparkan hasil kajian di Gedung KPK, Jakarta akhir pekan lalu.

Pahala mengatakan, kelas rumah sakit ditetapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Kelas rumah sakit, katanya, menentukan nilai klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit tersebut. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pula nilai klaim. Pada 2018 lalu, KPK bersama Kemkes sempat mendatangi enam RS di sejumlah daerah untuk memastikan implementasi kelas ini. Dari enam RS yang disatroni, empat RSdi antaranya tidak sesuai dengan kelasnya. Akibatnya terjadi pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp 33 miliar per tahun.

"Kita hitung setahun itu 4 RS yang beda kelas dengan realita. Kelasnya mengklaim A, B, atau C dengan realitanya itu dapat sekitar Rp 33 miliar overpayment. Dia mengklaim di kelas yang sarana maupun orangnya sebenarnya tidak di kelas itu," kata Pahala.

Jumlah overpayment atau pembayaran berlebih itu dapat melonjak lebih tinggi jika dihitung secara nasional. Dengan 898 rumah sakit yang tidak sesuai kelasnya, BPJS Kesehatan harus membayar overpayment sekitar Rp 6,6 triliun lebih.

"Kita hitung kalau 898 RS, katakanlah turun kelas semua, dan dari 4 dari 6 RS yang kita temui tidak sesuai kelasnya atau overpayment-nya itu Rp 33 miliar setahun, kita estimasi paling tidak efisiensi Rp 6 triliun sampai Rp 6,6 triliun kita dapat kalau semua diturunin," Pahala menambahkan.

Untuk itu, KPK meminta Kenkes dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit.
Untuk itu, Kemkes diminta memperbaiki regulasi terkait dengan klasifikasi dan perizinan RS. "Oleh karena itu surat Menkes bilang 898 tolong sekarang Anda konfirmasi. Pilihannya cuma dua, lengkapi sarana dan prasarana atau anda turun kelas. Kita minta tindak lanjutnya dong, kalau kelasnya enggak sesuai mau ngapain, turunin kelasnya atau paksa supaya fasilitas kesehatannya memenuhi," tutur Pahala.

Penyesuaian kelas rumah sakit ini penting untuk menutup inefisiensi BPJS Kesehatan. Setidaknya, kata Pahala, BPJS Kesehatan dapat menghemat sekitar Rp 6,6 triliun jika membayar secara tepat seluruh klaim dari RS sesuai dengan kelasnya.

"Kita dorong Kemkes untuk menindaklanjuti ini. Dari 898 itu bagaimana sekarang? Yang diturunin jadi berapa. Alasannya itu yang nurunin dinas (Dinkes). Ya, tapi sudah di-review. Kalau overpayment yang rugi ya BPJS," tegas Pahala.

Rekomendasi KPK
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut pemborosan pembayaran pada standar rumah sakit juga menjadi penyebab terjadinya defisit. Dicontohkan Ghufron, ada rumah sakit yang mengklaim pembayaran tak sesuai dengan layanan yang diberikan.

“Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," ungkap Ghufron.

“Apakah defisit menyangkut juga potensi kerugian negara, iya jelas, karena iuran BPJS itu menggunakan uang rakyat dengan regulasi peraturan perundang-undangan UU JKN (Jaminan Kesehatan Nasionao), kemudian penggunaannya adalah penggunaan dalam perspektif uang publik. Karena itu KPK concern dalam rangka itu, karena Rp 12,2 triliun itu juga minta ke APBN," ungkap Ghufron.

Ditegaskan Ghufron potensi kerugian negara akan membengkak jika karut marut itu tak segera diselesaikan. Ghufron menegaskan, menaikkan iuran BPJS bukan solusi jika inefisiensi masih tetap terjadi. "Belum tentu iuran dinaikkan menjadi solusi defisit BPJS," tegasnya.

Untuk itu, dari kajian yang dilakukannya, KPK merekomendasikan enam hal untuk dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. KPK meyakini, jika enam rekomendasi itu dijalankan dapat menutup defisit BPJS tanpa perlu menaikkan iuran.

"Dalam kajian KPK, belum tentu ketika dinaikkan iuran BPJS kemudian mampu menjadi solusi kekurangan defisit BPJS yang diklaim pada 2018 Rp 12,2 triliun. Mungkin ada kendala lain. Misalnya punya mobil dengan bensin Rp 100.000 seharusnya sampai bandara tapi tidak sampai. Itu bukan cuma bensinnya jangan-jangan mesinnya atau tangki bocor," katanya.

Selain merekomendasikan Kemkes untuk mengevaluasi kelas rumah sakit, KPK juga mendorong Kemkes untuk merampungkan penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Dari target 80 jenis PNPK, baru 32 jenis PNPK yang disusun hingga Juli 2019. Tanpa adanya PNPK, berdampak pada pengobatan yang tidak perlu.

Dicontohkan, kasus klaim katarak pada 2018, dari total klaim sebesar Rp 2 triliun, KPK memperkirakan pengobatan yang tak perlu sekitar Rp 200 miliar. Tak hanya itu, terdapat sejumlah pelayanan kesehatan yang tak perlu, seperti bedah cesar dan fisiotwrapi.

Selain itu, KPK merekomendasikan Kemkes membatasi manfaat BPJS Kesehatan untuk penyakit katastropik atau penyakit akibat gaya hidup seperti jantung, diabetes, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Dari total klaim pada 2018 sebesar Rp 94 triliun, sebanyak 30% atau sekitar Rp 28 triliun merupakan klaim penyakit katastropik. "Dengan diatur PNPK penyakit katastropik, maka potensi unnecessary treatment sebesar 5 sampai dengan 10% atau sebesar Rp 2,8 triliun dapat dikurangi," katanya.

KPK juga mendorong pemerintah mengakselerasi koordinasi pemberian manfaat dengan asuransi kesehatan swasta. Data Dewan Asuransi Indonesia menyatakan 1,7% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi atau sekitar 4,5 juta orang, atau sekitar 10% dari total peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) nonpemerintah dan pekerja bukan penerima upah PBPU yang berjumlah 45 juta peserta. Dari jumlah tersebut, total beban klaim PPU non-Pemerintah dan PBPU tahun 2018 sebesar Rp 34,5 triliun.

Dikatakan, dengan asumsi besaran CoB seperti yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan, yaitu 20-30% dapat mengalihkan beban klaim peserta PPU non-Pemerintah dan PBPU sebesar Rp 600 miliar sampai dengan Rp 900 miliar kepada asuransi swasta.

"KPK merekomendasikan Kemkes mengimplementasikan co-payment sebesar 10% sesuai Permenkes No 51 Tahun 2018. Dengan co-payment 10%, dari total tagihan peserta mandiri sebesar Rp 22 triliun di tahun 2018, akan terjadi penghematan sebesar Rp 2,2 Triliun. Praktik co-payment di Jepang dan Korea Selatan sebesar 20 sampai 30%. Jika best practice ini diterapkan, maka potensi penghematan yang didapatkan senilai Rp 4 triliun hingga Rp 6 triliun," katanya.

Dari kajian yang dilakukan, KPK juga menemukan defisit BPJS disebabkan perilaku adverse selection dan moral hazard peserta mandiri. Masih ada peserta yang menggunakan layanan JKN, namun setelah mendapat pelayanan kemudian menunggak iuran.

"Pada tahun 2018, total defisit JKN mencapai Rp12,2 triliun. Jumlah tersebut disebabkan oleh tunggakan iuran peserta mandiri sebesar Rp5,6 triliun atau sekitar 45 persen," katanya.

Menurut Ghufron, pihaknya juga menemukan fraud seperti up-coding dalam analisis, re-admisi phantom billing, unbundling, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi fraud ini, KPK mendorong Kemkes dan BPJS untuk menempuh upaya administrasi berupa pengembali klaim bagi peserta yang baru pertama kali melakukan fraud. Sementara untuk peserta yang kembali melakukan fraud, KPK mendorong untuk menempuh jalur perdata dengan pemutusan kontrak kerja sama. Namun, jika fraud dilakukan berulang kali, KPK mendorong ditempuh jalur pidana.

"KPK mendukung penuh tercapainya universal health coverage," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021

Bocah Kebon dari Deli Kupas Perjalanan Hidup Hakim Agung Supandi

Peluncuran buku perjalanan hidup Hakim Agung Prof Supandi, "Bocah Kebon dari Deli" yang digelar Jumat (17/9/2021) berlangsung meriah.

NASIONAL | 18 September 2021

Yayasan Al Muslim Luncurkan STMIK Al Muslim⁣ ⁣

Yayasan Al Muslim mengembangkan sayap melakukan perubahannya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Al Muslim

NASIONAL | 18 September 2021

Ini Rekam Jejak Pimpinan MIT Poso Ali Kalora

Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora bersama anggotanya Jaka Ramadhan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madago Raya

NASIONAL | 18 September 2021

Mabes Polri Terima Laporan Tewasnya Pimpinan Teroris Ali Kalora

Mabes Polri telah menerima informasi tewasnya pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi.

NASIONAL | 18 September 2021

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara pidana atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

NASIONAL | 18 September 2021

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

BOLA | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings