Mulai Senin, Pegawai BPPT Kerja dari Rumah

Mulai Senin, Pegawai BPPT Kerja dari Rumah
Kepala BPPT, Hammam Riza. ( Foto: Beritasatu Photo / Ari Supriyanti Rikin )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Minggu, 15 Maret 2020 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Adanya arahan Presiden untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) langsung direspons cepat oleh sejumlah institusi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, saat ini sudah ada surat edaran untuk mencegah penularan dan penyebaran virus korona di BPPT. Oleh karena itu, pada Senin (16/3/2020) pegawai BPPT yang bekerja di gedung BJ Habibie Thamrin, Jakarta, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang Selatan, dan Balai-balai BPPT di luar Jakarta diminta untuk bekerja dari rumah.

"Kecuali pejabat, pimpinan unit kerja Senin (16/3/2020) melakukan rapat pimpinan di Puspiptek Serpong," katanya menjawab Beritasatu di Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Dalam rapat tersebut, kata Hammam akan dibahas mekanisme lanjutan untuk mengatur detail pelaksanaan bekerja pegawai BPPT dari rumah. Sebagai lembaga yang punya tugas dan fungsi sebagai lembaga kaji terap, diharapkan aktivitas tersebut harus tetap berjalan. Sebab ada yang harus bekerja di laboratorium dan ada yang bisa bekerja dari rumah.

Penerapan bekerja dari rumah, lanjut Hammam, akan didukung sistem perangkat lunak sebagai bentuk digitalisasi pekerjaan dari rumah tersebut dan knowledge management. Absensi juga menggunakan biometrik yang selama ini sudah diterapkan.

Hammam juga meminta, para kepala pusat dan balai besar untuk melakukan pembagian tugas. Imbauan ini dilakukan selama dua minggu ke depan sesuai imbauan social distance yang membatasi ruang gerak dan interaksi (kerumunan).

Sejalan dengan itu, BPPT akan memikirkan ke depan bisa membuat kit diagnostik untuk virus corona. Saat ini BPPT sudah berhasil mengembangkan kit diagnostik untuk demam berdarah dengue (DBD).

Hammam menyebut dalam kit diagnostik tentu ada sistem kecerdasan buatan dan big data. Namun memang pengembangannya tentu perlu menggandeng institusi lain dan perguruan tinggi.

Dalam pengembangan tes kit DBD, lanjut Hammam, BPPT membutuhkan waktu hingga dua tahun. Kit DBD harus melakukan uji klinis. Namun dalam kondisi mendesak, Korea bahkan bisa membuat kit diagnostik korona dalam waktu 1,5 bulan saja.

"Pemikiran kit diagnostik ini baru pemikiran kita (BPPT). Akan dibicarakan lebih lanjut sebab dalam pengembangannya butuh anggaran dan tenaga ahli seperti virologi," ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com