Tjahjo Kumolo: ASN Tidak Diliburkan tetapi Bekerja di Rumah

Tjahjo Kumolo: ASN Tidak Diliburkan tetapi Bekerja di Rumah
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Senin, 16 Maret 2020 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakan mempersilakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja di rumah bukan berarti diliburkan. “ASN tidak diliburkan tetapi bekerja di rumah,” kata Tjahjo dalam siaran langsung melalui Youtube di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

SE dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal. SE bertujuan mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko penularan virus korona atau covid-19 di lingkungan instansi pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dapat berjalan efektif. Begitu juga pelayanan publik.

Tjahjo Kumolo menjelaskan ASN dapat bekerja di rumah atau tempat tinggal. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), lanjut Tjahjo, memastikan minimal terdapat dua level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Tjahjo Kumolo menyatakan PPK kementerian/lembaga/daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif melalui pembagian kehadiran. Terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

Pertama, jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai. Kedua, peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Ketiga, domisili pegawai. Keempat, kondisi kesehatan pegawai. Kelima, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid-19).

Keenam, riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir. Ketujuh, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir. Kedelapan, efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

“ASN yang bekerja di rumah harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak misalnya terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung,” ujar Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo menambahkan, ASN yang bekerja di rumah dapat mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference atau video conference. Tjahjo Kumol memastikan ASN tetap diberikan tunjangan kinerja.

“Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PAN dan RB,” kata Tjahjo Kumolo.



Sumber: BeritaSatu.com