KPAI: Tindak Tegas Sekolah yang Enggan Libur Sesuai Instruksi

KPAI: Tindak Tegas Sekolah yang Enggan Libur Sesuai Instruksi
Komisioner KPAI Retno Listyarti ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 16 Maret 2020 | 20:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), sejumlah kepala daerah telah menginstruksikan sekolah agar meniadakan kegiatan belajar tatap muka. Semua harus dialihkan dalam jaringan (daring). Namun ternyata, masih ada sekolah yang enggan melaksanakan instruksi tersebut dan tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Merespons hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, keputusan itu butuh kepatuhan bersama. Semua warga Indonesia harus membantu dan kompak dengan cara patuh untuk tidak ke mana-mana selama 14 hari, kecuali untuk hal yang sangat penting.

Untuk itu, KPAI mendorong penindakan tegas terhadap sekolah yang tidak mematuhi instruksi kepala daerah untuk meliburkan sekolah dengan berbagai alasan. Pihak Dinas Pendidikan setempat dapat melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) pemeriksaan kepada Kepala Sekolah dan jajarannya.

“KPAI sudah menerima beberapa pengaduan orangtua siswa yang menyatakan bahwa sekolah anaknya tetap masuk sekolah. Artinya, sekolah ternyata tidak mematuhi instruksi kepala daerah dengan alasan sedang ujian penilaian tengah semester,” kata Retno dalam siaran pers diterima Beritasatu, Senin (16/3/2020).

Retno menuturkan, pihaknya mendapat tiga pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi Whatsapp terkait ketidakpatuhan sekolah dalam menjalankan instruksi tersebut.

Dua pengaduan berasal dari Jakarta dan satu pengaduan dari Kota Bekasi. Dua pengaduan dari Jakarta berasal dari jenjang TK dan SD, sedangkan satu pengaduan dari jenjang SD di kota Bekasi.

“Para orangtua dalam grup Whatsapp kebingungan dengan keputusan sekolah yang tidak meliburkan siswa dengan alasan sedang ujian penilaian tengah semester. Semua pengaduan berasal dari sekolah swasta,” ujarnya.

Oleh karena itu, Retno mendorong Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan edukasi kepada sekolah terkait kebijakan meliburkan sekolah selama 14 hari. Misalnya, mengapa harus diliburkan selama 14 hari dan apa dampaknya jika tidak diliburkan. Dinas Pendidikan harus menjelaskan 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan, bahwa 14 hari itu akan mampu menghentikan laju penularan korona demi menyelamatkan ribuan orang

“Waktu 14 hari itu, berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan corona, bisa segera ditangani dan penularan setop hanya pada dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu,” terang Retno.

Retno mengapresiasi sekolah yang patuh atas instruksi kepala daerah untuk libur selama 14 hari. Kepatuhan ini membantu pemerintah dan sekaligus mencegah penyebaran corona demi melindungi anak-anak dan mengatasnamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Retno juga meminta orang tua tidak mengajak anak untuk berlibur atau bermain ke mal atau tempat keramaian lainnya. Menurut Retno, kebijakan libur 14 hari bertujuan untuk memotong rantai penularan. Namun hal ini akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu.

“Misalkan, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari, dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Namun ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, atau ke tempat saudara, ke mall dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan terlular corona di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa corona di tubuhnya dan berpotensi menularkan saat masuk sekolah,” ucap Retno.



Sumber: BeritaSatu.com