Imbas Wabah Covid-19, Pemerintah Putuskan Tunda SKB CPNS

Imbas Wabah Covid-19, Pemerintah Putuskan Tunda SKB CPNS
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Rabu, 18 Maret 2020 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memutuskan menunda jadwal seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2019. SKB CPNS awalnya direncanakan pada 25 Maret 2020, namun diundur pelaksanaannya hingga menunggu ketetapan selanjutnya.

Penundaan jadwal menyusul status Tanggap Darurat Bencana Nasional Non-Alam Pandemi Covid-19 hingga 29 Mei 2020. Selain itu juga mengacu imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja di rumah dan menghindari keramaian.

Baca Juga: Pemerintahan Perketat Seleksi CPNS

Penundaan meliputi pelaksanaan SKB dengan CAT dan juga SKB yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi. Penguman penundaan jadwal tertuang dalam surat nomor: B/318/M.SM.01.00/2020 perihal penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019.

Surat telah diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo selaku ketua panitia seleksi nasional (Panselnas). Surat ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah.

"Ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi Panselnas yang hasilnya akan kami beritahukan kemudian dalam bentuk surat edaran,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Meski ada penundaan, pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) tetap dilaksanakan sesuai jadwal melalui portal resmi penerimaan CPNS Tahun 2019 masing-masing instansi. Jadwal pengumuman tersebut dilakukan pada 22-23 Maret 2020.

Tjahjo menyatakan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan tender atau kontrak dengan pihak ketiga dapat segera berkoordinasi. Koordinasi ini dilakukan oleh masing-masing instansi kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

Baca Juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Cermati Covid-19

Selain itu juga kepada direktorat jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). Penanganan penundaan pelaksanaan SKB dengan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan kaidah keadaan kahar atau kejadian luar biasa.

"Kaidah keadaan kahar sebagai suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi,” demikian Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com