Mendagri Minta Kepala Desa Tuntaskan APBDes untuk Jaga Perekonomian

Mendagri Minta Kepala Desa Tuntaskan APBDes untuk Jaga Perekonomian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ( Foto: Istimewa )
Adi Marsiela / LES Kamis, 19 Maret 2020 | 12:33 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala desa untuk menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai persyaratan pencairan dana desa. Pemerintah sudah menyiapkan dana desa sebesar Rp 72 triliun untuk tahun 2020. Pencairan dana desa itu bisa mengatasi masalah perekonomian seiring kebijakan social distancing yang diimbau pemerintah seiring penyebaran wabah coronavirus.

Pencairan dana desa itu, ungkap Tito, disiapkan untuk pencairan dalam tiga tahapan. mulai dari 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dari Rp 72 triliun itu serapannya mencapai 40 persen saja. “Sebesar 60 persen belum dicairkan tersalurkan karena dari desa belum menyampaikan APBDes,” ungkap Tito di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3/2020) .

Terkait proses penyusunan APBDes itu, Tito meminta para kepala desa untuk berkomunikasi dengan Badan Musyawarah Desa. “Program fokus padat karya, rekan camat yang review jangan persulit. Segera selesaikan sehingga bisa segera diajukan ke Kementerian Keuangan dan segera ditransfer,” kata mantan Kapolri ini.

Tito juga meminta, para gubernur serta bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk secepatnya mendorong para kepala desa di daerahnya menyelesaikan APBDes. Dia juga menekankan agar pada gubernur dan bupati serta wali kota yang sudah mendapatkan anggaran untuk segera membelanjakannya agar terjadi peredaran uang di masyarakat. “Sehingga ekonomi tetap jalan,” imbuhnya.

Menyoal realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19 di daerah, Tito menyatakan, pihaknya sudah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini juga didukung Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Dua kebijakan itu membantu pemerintah daerah menyesuaikan penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah. “Yang memberi kewenangan pada kepala daerah buat realokasi anggaran (untuk penanganan Covid-19) dan cukup memberitahu kepada DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah),” tegas Tito sembari meminta anggota DPRD untuk memahami dan tetap mengawasi penggunaannya.

Tito berharap anggaran itu bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah buat meningkatkan kapasitas tenaga medik atau sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan di daerah apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Pemerintah, sambung Tito, memiliki paket bantuan untuk masyarakat yang rentan secara ekonomi seiring imbauan social distancing saat ini. “Kebijakan ini memengaruhi pariwisata, masyarakat tidak boleh bertumpuk (di tempat wisata). Otomatis, pedagang sulit,” terangnya.

Tito meminta para kepala daerah untuk membantu masyarakat yang berpotensi terdampak dari kebijakan social distancing tersebut. Karena dampak dari wabah Covid-19 tidak hanya memengaruhi kesehatan tapi juga dimensi ekonomi di masyarakat.

“Realokasi anggaran dapat dilakukan dalam rangka menjaga dunia usaha tetap berjalan. Dunia usaha harus tetap hidup,” kata Tito.

Dia menekankan pentingnya kepala daerah di Indonesia membantu para pengusaha dari sektor usaha menengah kecil dan usaha mikro. Mereka, ungkap Tito, yang paling rentan dengan adanya perlambatan pariwisata. “Saat dunia usaha hidup, maka kemampuan survive menghadapi krisis isu covid-19 yang pandemik, kita bisa bertahan,” ujar Tito.



Sumber: BeritaSatu.com