KLHK Tutup Wisata Alam di 56 Kawasan Konservasi

KLHK Tutup Wisata Alam di 56 Kawasan Konservasi
Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. ( Foto: Antara )
Ari Supriyanti Rikin / FER Kamis, 19 Maret 2020 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona baru atau covid-19 dengan menutup 56 kawasan konservasi untuk kunjungan wisata.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno mengatakan, hingga Kamis (19/3/2020) sebanyak 56 kawasan konservasi yang terdiri dari 26 taman nasional (TN), 27 taman wisata alam (TWA) dan 3 suaka margasatwa (SM) telah ditutup untuk kunjungan wisata, baik domestik maupun mancanegara.

Baca: Imbas Corona, Jumlah Wisatawan Turun Drastis

"Ada kemungkinan jumlah kawasan konservasi yang ditutup untuk kunjungan wisata bertambah. Kami sesuaikan dengan dinamika yang terjadi, yang direspon oleh kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat," kata Wiratno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Wiranto menambahkan, khusus untuk Taman Nasional Komodo, di Nusa Tenggara Timur (NTT), KLHK juga menutup kunjungan kapal pesiar (cruise), mengingat cruise biasa bersandar langsung di dermaga Pulau Komodo, dan membawa wisatawan dalam jumlah banyak. Di sisi lain, Balai TN Komodo belum memiliki peralatan deteksi dini virus corona yang memadai.

Selain penutupan beberapa kawasan konservasi, Wiratno juga menyampaikan, langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti jajarannya di 74 balai/Balai Besar KSDA dan taman nasional. Di antaranya melakukan evaluasi dan mengantisipasi penutupan kunjungan ke lembaga konservasi umum, termasuk kebun binatang, taman satwa dan penangkaran satwa liar, jika seandainya diperlukan.

"Aktivitas repatriasi satwa liar yang telah direncanakan dari negara lain, ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan," ucapnya.

Baca: KLHK Dorong Pemkot Bogor Wujudkan Naturalisasi Ciliwung

Adapun penanganan konflik satwa liar, penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran satwa, tetap dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Terkait pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan jajaran Direktorat Jenderal KSDAE, Wiratno mengarahkan untuk memaksimalkan pelayanan melalui sistem online. Untuk pelayanan yang belum dapat dilakukan secara online, maka aktivitas tersebut ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.



Sumber: BeritaSatu.com