Wabah Virus Corona, KPK Perpanjang Tenggat Penyampaian LHKPN Periodik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wabah Virus Corona, KPK Perpanjang Tenggat Penyampaian LHKPN Periodik

Jumat, 20 Maret 2020 | 18:27 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tenggat penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahunan atau yang dikenal dengan pelaporan LHKPN periodik untuk tahun laporan 2019. Perpanjangan waktu diberikan selama sebulan dari batas waktu 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. Perpanjangan masa penyampaian LHKPN ini dilakukan mengingat adanya pandemi virus corona atau Covid-19.

"Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemi virus corona atau Covid-19. Sesuai dengan pernyataan resmi Presiden RI, agar masyarakat menghindari kontak dekat sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi Covid-19," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (20/3/2020).

Untuk itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019 pada 19 Maret 2020. Tak hanya penyampaian LHKPN periodik, masa perpanjangan pelaporan ini juga berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi para penyelenggara negara (PN) yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik.

"Maupun yang berakhir masa jabatannya sebagai penyelenggara negara yang jatuh pada periode antara 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020," katanya.

Dikatakan Ipi, dengan adanya pandemi Covid-19, KPK telah menutup sementara sejumlah layanan publik secara tatap muka. Meski masih membuka layanan tatap muka untuk LHKPN, KPK mengimbau kepada wajib lapor untuk lebih memanfaatkan saluran tidak langsung terkait pelaporan LHKPN.

"Yaitu melalui https://elhkpn.kpk.go.id dan email: lhkpn@kpk.go.id," katanya.

Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per 18 Maret 2020 tercatat 71,47 persen. Dari 361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di seluruh Indonesia, sebanyak 258.437 wajib lapor telah menyetorkan LHKPN ke KPK.

Secara rinci, Ipi membeberkan, di bidang eksekutif, dari 291.961 wajib lapor sebanyak 205.609 wajib lapor atau sekitar 70,42 persen telah melaporkan harta kekayaannya. Sementara di bidang Legislatif, dari total 20.147 wajib lapor, sebanyak 13.390 telah menyampaikan LHKPN.

Sedangkan tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara negara di bidang yudikatif terbilang cukup tinggi yakni mencapai 94,62 persen atau sebanyak 17.932 telah melapor dari total 18.951 wajib lapor. "Dan, dari BUMN/D tercatat 70,47 persen atau sebanyak 21.506 telah melapor dari total 30.520 wajib lapor," katanya.

Terkait kepatuhan lapor di Bidang Eksekutif, di antaranya meliputi menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya yang berjumlah total 51 penyelenggara negara, tercatat total 34 penyelenggara telah lapor atau sekitar 67 persen.

Sisanya sebanyak 17 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor kategori periodik belum melaporkan hartanya.

Sedangkan untuk 13 orang staf khusus Presiden, saat ini tinggal tiga orang stafsus yang merupakan wajib lapor periodik yang belum menyampaikan laporannya. Sementara, dari total delapan orang stafsus Wakil Presiden tercatat dua penyelenggara yang termasuk kategori wajib lapor periodik dan empat penyelenggara yang tergolong wajib lapor khusus, belum menyampaikan LHKPN-nya.

Demikian juga untuk Wantimpres, KPK mencatat masih ada dua penyelenggara negara yang masing-masing merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus yang belum menyampaikan laporannya. Tujuh orang penyelenggara negara lainnya tercatat telah menyampaikan LHKPN-nya.

"Dengan perpanjangan waktu yang diberikan, maka batas waktunya adalah hingga 30 April 2020," katanya.

KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara yang tertuang dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. UU itu mewajibkan penyelenggara negara untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

"Penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkot Bogor Tetapkan KLB Corona

Tes Covid-19 mandiri belum dapat dilakukan karena keterbatasan kit untuk tes.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Jadi RS Khusus Covid-19, RSPI Sebut APD Hanya Cukup untuk 2 Minggu

RSPI Sulianti Saroso sebagai RS khusus Covid-19, menyebutkan alat pelindung diri (APD) yang tersedia hanya cukup untuk dua minggu saja.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Jokowi Pastikan RS Khusus di Pulau Galang Rampung Akhir Maret

Jokowi memastikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Khusus Penyakit Infeksi di Pulau Galang, segera rampung pada akhir Maret 2020, tepatnya Sabtu (28/3/2020).

NASIONAL | 20 Maret 2020

Besok, Wisma Atlet Sudah Siap Dijadikan RS Darurat Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Wisma Atlet sudah dapat dijadikan sebagai rumah sakit (RS) Darurat Covid-19 besok, Sabtu (21/3/2020).

NASIONAL | 20 Maret 2020

Obat Corona, Pemerintah Pesan Jutaan Obat Avigan dan Klorokuin

Pemerintah telah mendatangkan Avigan 5.000 butir, dan dalam proses pemesanan sebanyak 2 juta butir. Sedangkan untuk klorokuin telah dipesan 3 juta butir.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Pemuda ODP di Kediri Negatif Virus Corona

Kondisi terakhir pemuda warga Kota Kediri berinisial HN (22) yang dinyatakan orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 sepulang dari Semarang, dipastikan negatif.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Negatif Corona, Ini Kiat Ketua MPR Hadapi Covid-19

Untuk menjaga stimina, Bamsoet rajin minum jamu dan suntik vitamin. Plus olahraga dan berjemur 5-10 menit di pagi dan sore hari.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemkot Batu Gelontorkan Rp 7 M dan Pemkab Malang Rp 6 M

Pemkot Batu menggelontorkan Rp 7 miliar, sementara Pemkab Malang menyediakan dana Rp 6 miliar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 20 Maret 2020

60 Kasus Baru, Hari Ini Total Pasien Corona Menjadi 369 Orang

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, melaporkan ada 60 kasus baru positif corona.

NASIONAL | 20 Maret 2020

Dukung Pemerintah Tangani Covid-19, Prananda Paloh Ajak Seluruh Masyarakat Terapkan Social Distancing

Prananda Paloh mengajak semua masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan seluruh anjuran pemerintah untuk menerapkan social distancing selama dua minggu ke depan

NASIONAL | 20 Maret 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS