Imbas Ekonomi Covid-19, Misbakhun Sarankan Jokowi Bantu Pekerja Harian Transportasi

Imbas Ekonomi Covid-19, Misbakhun Sarankan Jokowi Bantu Pekerja Harian Transportasi
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun . ( Foto: Istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Minggu, 22 Maret 2020 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera mengeluarkan kebijakan afirmasi terhadap para pekerja harian lepas, khususnya di sektor transportasi massal. Mereka adalah sopir taksi, sopir transportasi online, sopir truk, dan sopir angkutan umum yang kehilangan pendapatannya akibat kebijakan social distancing dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurut anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, Pemerintahan Jokowi bisa memberikan bantalan sosial lewat bantuan tunai atau bantuan pengganti bahan pangan.

"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja tetap diberikan uang makan," kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Menurut Misbakhun, angkanya bisa di kisaran Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 per bulan. "Ini sebagai bantalan uang makan mereka," imbuh politikus Golkar itu.

Selain itu, Misbakhun juga mengusulkan Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan kebijakan afirmatif terhadap masyarakat terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR). Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Misbakhun, perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 adalah keniscayaan yang harus dihadapi. Krisis ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi juga di seluruh dunia akibat wabah itu. Dan berbagai pemerintahan di dunia juga berlomba untuk membantu warganya yang terkena imbas perekonomian.

Kelompok masyarakat yang terimbas keras adalah warga kelas menengah bawah yang memiliki cicilan KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurut Misbakhun, Pemerintah bisa membantu dengan menalangi pembayarannya.

Pilihannya ada dua, menalangi sebagian untuk hingga 3 bulan, atau 1 bulan untuk pembayaran penuh.

"Misalnya, cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan nilai rumah di bawah Rp 400 juta, untuk 3 bulan dibayar 40 persen oleh negara, atau 1 bulan penuh dibayar 100 persen oleh negara," kata Misbakhun.

Menurut mantan pegawai Ditjen Perpajakan itu, kebijakan demikian akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Pada gilirannya, konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh yang pada gilirannya menggerakkan roda perekonomian di tingkat mikro.

Ini adalah usulan kedua yang disampaikan oleh Misbakhun untuk Jokowi. Sebelumnya, Misbakhun menyarankan Jokowi mengeluarkan kebijakan bantalan ekonomi untuk masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, buruh perkebunan, dan nelayan. Yang diberikan semacam pengganti uang makan sebesar Rp 125.000 per pekan atau Rp 500.000 per bulan.

Misbakhun juga mengusulkan Jokowi melakukan realokasi 70-80 persen Dana Desa serta Dana Kelurahan untuk membiayai bank pangan di desa dan kelurahan. Dengan dana itu, hasil pangan desa yang belum laku dibeli untuk dijadikan bank pangan yang digunakan juga oleh desa ketika karantina sosial belum selesai.

Misbakhun mengatakan hal ini sekaligus menjadi solusi bagi pedagang makanan rumahan yang penjualannya terganggu akibat Covid-19. Dana Desa atau Dana Kelurahan yang direalokasi dimanfaatkan untuk membeli produk pangan dari pedagang kecil itu untuk kemudian menjadi bank pangan.



Sumber: BeritaSatu.com