Komnas HAM Imbau Masyarakat Patuhi Larangan Berkumpul

Komnas HAM Imbau Masyarakat Patuhi Larangan Berkumpul
Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Minggu, 22 Maret 2020 | 19:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, tidak ada pelanggaran HAM dengan tindakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul akibat adanya penyebaran virus corona. Termasuk larangan untuk beribadah atau kegiatan keagamaan lainnya.

Baca: Masyarakat Diminta Patuh dan Ikuti Protokol Kesehatan 

"Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi. Itu berlaku kepada warga masyarakat siapa pun yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Termasuk seruan tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak, meskipun hal itu terkait dengan kegiatan ibadah keagamaan," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Minggu (22/3/2020).

Kami mengimbau kepada seluruh rakyat untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Damanik menjelaskan, standar HAM internasional maupun nasional memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk membatasi, mengurangi atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk berkumpul dan beribadah dalam jumlah yang besar. Hal itu demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas, terkait penyebaran virus corona.

"Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan yang lebih utama di dalam pembatasan, pengurangan dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang menyertakan jumlah besar umat. Kebijakan yang tegas untuk membatasi, mengurangi dan menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik yang lebih luas, tidak merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia," jelasnya.

Baca: Gugus Tugas Bisa Beri Sanksi Warga Langgar Aturan

Damanik menegaskan, Komnas HAM mengusulkan bilamana diperlukan pemerintah dapat mengeluarkan Perppu. Isinya memberikan suatu ketegasan hukum yang lebih jelas sehingga masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan.

"Kami mengimbau kepada seluruh rakyat untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang telah diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, tidak saja hak atas kesehatan tetapi juga hak atas hidup bagi warga Indonesia," tandas Damanik.



Sumber: BeritaSatu.com