Bawaslu: Tunda Hari Pemungutan Suara Butuh Perppu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bawaslu: Tunda Hari Pemungutan Suara Butuh Perppu

Rabu, 25 Maret 2020 | 08:00 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin berpendapat butuh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika ingin menunda hari pemungutan suaranya Pilkada Serentak 2020.

Dia menjelaskan, ada kemungkinan menunda hari pemungutan suara mengingat perkembangan pandemi Covid-19 membuat sejumlah tahapan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang seharusnya.

"Penundaan beberapa tahapan ini apakah nanti juga akan menunda hari pemungutan suara. Tentu karena ini ada di undang-undang kalau sampai mengganti hari kita butuh Perppu," kata dia, di Jakarta, Selasa (24/3/2020)

Perppu, kata dia, dibutuhkan karena UU Pilkada mengatur secara spesifik hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tersebut digelar pada 23 September 2020.

"Karena kalau menurut pemahaman teman-teman bunyi 23 September itu ada di undang-undang juga, maka butuh pengaturan undang-undang atau Perppu yang paling sederhana sebenarnya," katanya.

Bawaslu pun, lanjut Afifuddin, sudah memberikan perspektif kepada KPU tentang penundaan sebagian tahapan yang perlu dilakukan mengingat penyebaran Covid-19, maupun adanya kemungkinan terjadinya penundaan hari pemilihan.

"Kita sekarang dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu karena perkembangan dan kelanjutan kasus virus ini, harapan kita tentu sebenarnya bisa segera berakhir, tapi kan kita tidak tahu juga, intinya kita kan menyesuaikan situasi di luar tahapan," ujarnya.

KPU pada 21 Maret 2020 sudah menerbitkan surat edaran penundaan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, tahapan ditunda berdasarkan pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait Covid-19 sebagai pandemi global.

Kemudian, penundaan itu juga berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, serta keputusan Kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Virus Corona, Pelabuhan dan Bandara di Papua Tutup Sementara

Pemerintah Provinsi Papua membatasi masyarakat dari luar masuk ke papua melalui seluruh bandara dan pelabuhan di Papua untuk mencegah virus corona.

NASIONAL | 25 Maret 2020

Wakil Ketua dan Komisioner Ombudsman Positif Corona

Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty dan Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu diketahui positif terjangkit virus corona setelah menjalani pemeriksaan.

NASIONAL | 24 Maret 2020

Pemprov Bengkulu Siapkan 3 RS dan Mes Pemda Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemprov Bengkulu telah menyiapkan tiga rumah sakit dan Mes Pemda untuk merawat warga daerah ini yang terjangkit virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 25 Maret 2020

Mantan Jaksa Agung MA Rachman Tutup Usia

Almarhum MA Rachman menghembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di RS Premier Bintaro, Selasa sekitar pukul 14.00 WIB karena penyakit lambung yang dideritanya

NASIONAL | 24 Maret 2020

Wabah Corona Pelayanan Langsung Dukcapil di Banten Dihentikan Sementara

Demi mengantisipasi merebaknya wabah virus corona, Gubernur Banten Wahidin Halim mengimbau kepada masyarakat Banten agar menunda ke Kantor Dukcapil.

NASIONAL | 24 Maret 2020

Pemerintah Berencana Rapid Test Bisa Datang ke Rumah

Hal itu untuk menghindari kerumunan masyarakat saat menjalani rapid test.

NASIONAL | 24 Maret 2020

Aceh: ODP dan PDP Bertambah Tapi Belum Ada Positif Covid-19

Kini terdapat 193 ODP dan 38 PDP di Aceh. Namun, belum terdapat kasus positif terpapar virus corona.

NASIONAL | 24 Maret 2020

Dampak Corona, Pemerintah Siapkan BLT, Insentif UMK, Hingga Keringanan Tagihan Listrik

Wapres mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tambahan dana dalam bentuk BLT kepada keluarga miskin dan kelompok rentan terdampak virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 24 Maret 2020

Sebanyak 20.000 Kelas Online Quipper Digunakan Guru untuk Mengajar

Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020, total pengguna mencapai 8.683 guru dari 4.492 sekolah di seluruh Indonesia yang mendaftar melalui aplikasi Quipper School

NASIONAL | 24 Maret 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Belajar dari Rumah Hingga 5 April

Sebelumnya Pemprov DKI memberlakukan kegiatan belajar di rumah selama dua pekan, sejak 16 Maret sampai 29 Maret 2020.

NASIONAL | 24 Maret 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS