Awal April, Ombudsman Bawa Laporan Evi Novida Ginting Manik ke Rapat Pleno

Awal April, Ombudsman Bawa Laporan Evi Novida Ginting Manik ke Rapat Pleno
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik sesaat akan menyampaikan pernyataan sikap kpu terhadap putusan DKPP di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Rabu, 25 Maret 2020 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menerima laporan yang dilayangkan Evi Novida Ginting Manik terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam laporan tersebut, Evi Novida Ginting Manik menduga terjadi maladministrasi terkait putusan DKPP yang memberhentikannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"(Laporan Evi) Sudah ditangani oleh kesaistenan Dumas (Pengaduan Masyarakat)," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2020).

Alamsyah mengatakan, jika proses verifikasi awal selesai, laporan tersebut akan dibawa ke Rapat Pleno. Alamsyah memperkirakan laporan tersebut akan dibawa ke Rapat Pleno paling lambat 14 hari atau pada awal April 2020.

"Jika verifikasi awal selesai akan dibawa ke Pleno paling lambat dalam 14 hari," katanya.

Terkecuali, kata Alamsyah, jika Ombudsman menilai perlu adanya penanganan tertentu terkait laporan tersebut. Ombudsman akan melayangkan surat kepada pihak terkait untuk tidak melakukan tindakan administratif apapun.

"Kecuali jika dipandang perlu ada treatment tertentu mungkin akan ada surat dari kami untuk tak ada tindakan administratif dulu oleh para pihak terkait," katanya.

Diketahui, Evi Novida Ginting Manik melaporkan DKPP ke Ombudsman pada Senin (23/3/2020). Evi Novida Ginting Manik yang didampingi kuasa hukumnya, Fadli Nasution menduga adanya maladministrasi dalam putusan DKPP yang memberhentikannya dari keanggotaan KPU.

Evi Novida Ginting Manik bersama-sama dengan Ketua KPU Arief Budiman, anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, menyampaikan beberapa poin dugaan maladministrasi dalam pengambilan keputusan DKPP kepada Ombudsman yang diterima oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih.

Dalam laporannya, Evi Novida Ginting Manik menyatakan pengadu yakni caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya kepada DKPP secara lisan dan tertulis. Pencabutan aduan ini disampaikan Hendri pada sidang pendahuluan 13 November 2019 atau sebelum dalil-dalil dalam pokok pengaduannya dibacakan di hadapan persidangan.

Untuk itu, Evi Novida Ginting Manik menilai pengaduan Hendri seharusnya dinyatakan gugur dan batal demi hukum. Selain itu, Evi menilai proses pembuktian menjadi tidak sempurna dan cacat hukum. Hal ini lantaran meski DKPP memutuskan sidang tetap dilanjutkan pada persidangan kedua pada 17 Januari 2020 dengan agenda pembuktian, Hendri tidak hadir lagi dan tidak ada pihak yang membuktikan pokok perkara dengan alat bukti maupun saksi. Padahal, terdapat asas hukum "siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan".

Sementara tanpa dihadiri Hendri, dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada KPU, tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikannya. Tak hanya itu, Evi menyatakan tidak pernah menghadiri persidangan DKPP karena alasan dinas dan kesehatan (operasi) yang bersamaan dengan jadwal sidang DKPP.

Sehingga secara pribadi sebagai pihak yang diputus telah melanggar kode etik, Evi tidak pernah diperiksa dan memberikan jawaban dalam persidangan. Tak hanya itu, dalam laporannya ini, Evi menyatakan, Keputusan KPU Kalbar menetapkan perolehan suara dan caleg terpilih DPRD Provinsi Kalbar di Dapil Kalbar 6, semata-mata hanyalah menjalankan Putusan MK yang bersifat final dan binding, sebagaimana arahan kebijakan dari KPU RI yang diputuskan secara kolektif kolegial.

Lebih jauh, Evi juga berargumentasi jika Putusan DKPP diambil dalam rapat pleno tertutup yang hanya dihadiri 4 orang dari seharusnya 7 orang atau minimal 5 orang dalam keadaan tertentu. 

 



Sumber: BeritaSatu.com